POLMAN — Sekolompok massa mengatasnamakan dirin Lembaga Kajian dan pengawasan anggaran Kabupaten Polman menggelar aksi unuk rasa di depan Kantor Bupati Polman, Jumat 9 Desember 2022.
Dalam aksi tersebut sejumlah poin di suarakan diantaranya:
1.Koruptor Merajalela Karena KPK Keok Pada Polman Jago
2. Insentip Nakes, Sertifikasi Guru, Dan Anggaran Sampah, Di Garong Koruptor.
3. Dokumen Dan Kasus Suap/ Gratifikasi Di Polman Hilang Disulap KPK
4. Mendesak KPK Segera Menetapkan Tersangka Dugaan Kasus Gratifikasi Dan Korupsi Di Polewali Mandar
Zubair Ketua LKPA Sulbar, Penanggung jawab aksi dalam orasinya mendesak pimpinan/anggota dprd kab. Polman menggelar rapat dengar pendapat umum (rdp), terkait kasus dugaan korupsi insentif nakes,dan penerima bantuan iuran bpjs dengan menghadirkan kadis kesehatan, bpjs Dan ketua satgas covid 19 kab. Polman;
Mendesak pimpinan/anggota dprd kab. Polman menggelar rapat dengar pendapat umum (rdp), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas, anggaran belanja makan, Minum, listrik, air dan komunikasi, dan sewa/rental mobil, serta dana menyelenggaraan MTQ, umrah dan haji, dengan memanggil sekertaris Daerah kab. Polewali mandar dan direktur CV. Mario utama
Mendesak pimpinan/anggota DPRD kab. Polman menggelar rapat dengar pendapat umum (rdp), terkait kasus dugaan korupsi,
dana hibah, tunjangan/sertifikas]h guru, dan anggaran belanja barang dan jasa, dengan melibatkan kadis pendidikan;
Mendesak pimpinan/anggota dprd kab. Polman menggelar rapat dengar pendapat umum (rdp), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kopi dan laporan pertanggung jawaban kepala desa, dengan
Menghadirkan direktur CV. Sari Bumi Surya, Kadis Pemberdayaan masyarakat desa dan pihak terkait
Bahwa dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada hari jumat, 9 desember 2022, lembaga kajian dan pengawasan anggaran ri beserta aktivis penggiat anti korupsi Akan melakukan aksi demo untuk mengingatkan kpk ri,
“Kami masyarakat polman menunggu hasil akhir kasus dugaan korupsi gratifikasi dan lampu jalan serta sewa/rental kendaraan dinas, yang dokumen dan atau alat buktinya sudah di sita kpk,”Ujarnya
Pada kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya masyarakat polewali mandar, akan terwujud apabila aparat penegak hukum berani tegak lurus memberantas korupsi di bumi Tipalayo ini.
“Dengan mengungkap/menuntaskan kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan, antara lain kasus pengadaan kapal, reboisasi Hutan, pengadaan kopi,”Ujarnya
Terakhir kata dia, Anggaran belanja pengelolaan sampah, Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, spam, dana hibah, dana penerima bantuan Iuran bpjs, insentif, tunjangan/sertifikasi guru serta
Dana hibah (kesetaraan).
“Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk pertegas kesungguhan kami memberantas korupsi Di bumi tipalayo lebih lanjut kami mendesak dprd kab. Polewali mandar,’ Tutupnya.
