Mamuju – Momentum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke-8 Wahdah Islamiyah Sulawesi Barat, menetapkan satu program kerja yang beririsan dengan konsen pemerintah saat ini, yaitu terkait penanganan stunting.
Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sulawesi Barat M. Yamin Saleh mengatakan, banyak program kerja yang dibahas dalam forum tersebut, salah satunya menurunkan angka stunting, sebagai tindaklanjut keputusan Rakernas DPP Wahdah Islamiyah.
Dalam pernyataannya, Ust. Yamin meminta seluruh pengurus daerah (DPD) Wahdah Islamiyah di 6 Kabupaten turut mengambil peran untuk mengurusi stunting.
Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sulbar, angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 33,8 persen atau sebanyak 479.699 anak. Angka tersebut menempatkan Sulbar di posisi kedua provinsi dengan stunting tertinggi di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Upaya pencegahan bisa dimulai sejak masa kehamilan, sehingga kedepan Wahdah Islamiyah melalui Muslimah Wahdah Sulbar mengarahkan seluruh kader dan masyarakat agar memperhatikan janinnya dengan baik selama masa kehamilan.
Bukan hanya itu, melalui departemen sosial dan kesehatan Wahdah akan melakukan pendampingan serta pemberian asupan gizi dan program makanan tambahan untuk balita.
Keterlibatan wahdah juga bisa melalui peningkatkan SDM melalui bidang pendidikan, karena semua pengurus daerah wahdah di 6 Kabupaten sudah memiliki lembaga pendidikan mulai dari PAUD pendidikan usia dini, SD dan SMP serta SMA.
Menindaklanjuti arahan Menko PMK melalui DPP Wahdah Islamiyah, Ust. M. Yamin menegaskan akan segera membangun koordinasi dengan BKKBN menjajaki potensi kerjasama dalam penanganan stunting tersebut.
“InsyaAllah kami akan segera jajaki potensi kerjasama dengan BKKBN termasuk dengan Dinkes Provinsi Sulbar, intinya kita ingin semua elemen umat Islam terlibat dalam penurunan angka stunting di daerah kita ini,” pungkasnya.
