Mamuju – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Rahendro Jati menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Aksi Sosial Tahun 2023 di Rujab Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Rabu (4/1/2023).
Dalam kesempatannya, saat mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Rahendro Jati mengatakan akan siap bersinergi dalam mendukung sekaligus berkontribusi dalam hal penanganan konflik sosial di Sulawesi Barat.
“Sebagai bagian dari Pemerintah di Sulawesi Barat, Kemenkumham Sulbar siap memberikan dukungan dan kontribusi serta akan bersinergi dalam hal penanganan konflik sosial,” ujarnya.
Sementara itu, saat membuka rapat koordinasi, Sekda Pemprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tim terpadu bekerja memastikan penanganan konflik sosial di Sulawesi Barat.
“Penanganan konflik sosial menjadi sesuatu hal yang harus dikelola karena Sulawesi Barat merupakan daerah baru dan potensi konflik sosial juga ada sehingga kita memastikan substansi dari Tim Terpadu lebih pada bagaimana memastikan betul dampak dari konflik sosial yang mungkin terjadi, serta mengetahui penyebab konflik yg baru,” ujar Muhammad Idris.
Sekda menambahkan bahwa penyebab konflik sosial semakin hari semakin bertambah terutama peluang gesekan sosial semakin berkembang juga.
Pada rapat koordinasi ini disampaikan evaluasi, menyampaikan gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat dan capaian yang diperoleh oleh Sulbar secara nasional dalam mengelola konflik sosial yang ada.
Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan diantaranya meningkatkan sinergitas Tim dan melibatkan masyarakat dan tokoh adat, agama, dalam pencegahan konflik, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, dan merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan menyampaikan dukungan kepada stakeholder Pemerintah di Sulawesi Barat dalam hal penanganan konflik sosial.
Ia menyebut, bahwa institusi yang dipimpinnya akan terus berkontribusi terbaik untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban
Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut perwakilan dari Kepolisian Daerah Sulbar, BIN Daerah Sulbar, Kejaksaan Tinggi, Korem 142 Tatag, dan perwakilan badan dan dinas lainnya di Sulawesi Barat.
