Polewali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan sosialisasi sekaligus asistensi pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar pada Selasa (4/4/2023).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati didampingi oleh Kasubbid KI Juani menyatakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar mempunyai banyak potensi kekayaan intelektual komunal.
“Dari banyak referensi, saya dan tim KI telah melakukan indetifikasi awal bahwa kabupaten Polman mempunyai banyak potensi kekayaan intelektual komunal yang dapat dicatatkan pada Pusat Data KI Komunal” ujar Rahendro Jati.
“Kami perlu memberikan pemahaman terlebih dahulu mengingat hanya satu ekspresi budaya tradisonal Polewali Mandar yang saat ini tercatat di Pusat Data KI Komunal” lanjut Rahendro.
Pada kesempatan tersebut Kabid Kebudayaan, Marendeng menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap berkolaborasi dengan Tim KI Kanwil Kemenkuham Sulbar.
“Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kadiv, kami baru menyadari pentingnya pencatatan KI Komunal ini bagi pelestarian budaya Polewali Mandar” ujar Marendeng.
“Tim Bidang Kebudayaan akan segera menyiapkan data dukung untuk proses pencatatan KI Komula tersebut” sambungnya.
Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengaku bahwa pihaknya kini tengah mendorong seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat untuk terus menggali potensi KIK di wilayah masing-masing.
“Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat senantiasa akan membuka ruang sinergi untuk mendampingi dalam pencatatan KIK tersebut,” ujar salah satu Kakanwil dibawah pimpinan Menkumham, Yassona H Laoly tersebut.
Dari kunjungan tim Kanwil Kemenkumham Sulbar tersebut, terdapat beberapa KIK Mandar yang siap dicatatkan di Pusat Data KI Komunal, antar lain Bendi Sikopang, Boyang Mandar, Kalindaqdaq, Kappu Bunga, Laqlayang Lake, Lame Ayu Toqjaq dan lainnya.
