Mamuju – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menyampaikan penguatan penyelenggaraan pelayanan publik di kegiatan Rapat Koordinasi Data Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (17/5/2023).
Irfan Gunadi selalu Kepala Keasiatenan Pencegahan Ombudsman RI Sulbar menuturkan bahwa setiap tahun telah melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten.
“Penilaian ini merupakan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi,” kata Irfan.
Kegiatan yang diselenggarakan di hotel Lukes Mamuju Mamuju itu diikuti oleh peserta dari DPMPTSP Provinsi dan seluruh Kepala DPMPTS Kabupaten se-Sulbar.
“Kita berharap DPMPTS bisa berkolaborasi dengan instansi lain karena wajah pelayanan publik ada di DPMPTSP,” tambah Irfan.
Selain dari Ombudsman, kegiatan rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh kepala BPKP Sulbar, Harry Bowo sebagai narasumber.
