MAMUJU – Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.
Hasil pemeriksaan diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Hery Ridwan kepada Wakil Bupati (Wabup) HM Natsir Rahmat dan Wakil Ketua DPRD Polman Hj Nurbaeti di Gedung BPK RI Perwakilan Sulbar di Mamuju, Jum’at (26/5/2023).
Ketua BPK RI Perwakilan Sulbar Hery Ridwan menyampaikan, opini dari laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD diberikan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian opini, Wajar Tanpa Pengecualian ini disampaikan Hery, diharapkan menjadi pemicu bagi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki laporan keuangannya.
“Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada daerah yang telah menerima hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” katanya.
Disamping itu Wakil Bupati (Wabup) HM Natsir Rahmat mengaku bangga dan bersyukur atas kembali diraihanny opini WTP yang diberikan BPK RI atas hasil laporan LKPD 2022. Diketahui Polewali Mandar telah 7 kali secara berturut-turut memperoleh capain opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Sulbar.
“Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Ini menandakan komitmen kuat jajaran pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan uang rakyat. Terlebih, Pemkab Polman selama tujuh tahun berturut-turut berhasil raih WTP,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurut sosok yang akrab disapa NR, menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk tidak berpuas diri, dan terus bekerja keras agar dapat mempertahankan raihan ini raihan ini.
Disamping itu Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan Kabupaten Polman Fadilah Sayadi, S.STP menyampaikan kesyukuran atas capaian ini, Fokus utama tim pemeriksa tahun ini sekaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD) adalah penatausahaan kendaraan dinas yang ada di Pemkab Polman.
Adapun kami selaku Badan Keuangan khususnya melalui Bidang Aset akan melakukan koordinasi dan penelusuran kendaraan dinas secara berkelanjutan sebagai upaya tindak lanjut dari pemeriksaan yang diadakan tahun ini serta sebagai upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah. Ujarnya.
