Bali – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang dilaksanakan di Ballroom The Trans Resort, Bali.
“Kegiatan dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Parlindungan menambahkan bahwa tema Pelaksanaan kegiatan itu yaitu “Peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM”.
Sehingga hasil dari evaluasi Pelaksanaan RB perlu adanya peningkatan kualitas kebijakan Kemenkumham yang harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari LAN.
Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Rernhard Silitonga dalam pengarahannya menyampaikan terdapat perubahan renstra yang berdampak kepada Informasi Kinerja pada BSK dan 33 Kanwil.
Adapun Indikator Kinerja dari Kepala BSK Hukum dan HAM adalah Indeks Kualitas Kebijakan di mana Indeks ini merupakan bagian dari penilaian Indeks RB Kemenkumham.
LAN hanya melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan per 2 tahun. Hasil tersebut menunjukan kualitas kebijakan Kemenkumham masih rendah yaitu 25,56 dari 100.
Pelaksanaan kinerja ini diemban oleh BSK. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkumahm merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari LAN.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM: Peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, melalui kegiatan rapat koordinasi diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kualitas kebijakan di Kemenkumham.
