MAMUJU, –Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari menyambut kunjungan Pj. Bupati Mamasa Yakob F.Solon di Kantor Ketapan Sulbar, Senin ,6 Nopember 2023
Pj. Bupati Mamasa Yakob F Solon menyempatkan berkunjung ke Kantor Distapan Sulbar untuk mengkoordinasikan terkait bantuan penanganan stunting berupa daging dan telur dari Badan Pangan Nasional yang akan di distribusikan di Kabupaten Mamasa. Tujuannya untuk memastikan bantuan tersebut tidak menemui kendala, apalagi beberapa desa di Mamasa yang masih sulit diakses.
“Dimana ada kebutuhan rakyat kita harus disitu. Sehingga setelah tadi rapat bersama OPD Pemprov, sekaligus kami berkoordinasi dengan Distapan dan PT POD untuk menyatukan persepsi soal penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Mamasa,” ujar Yakob.
Yakob menekankan dua hal yakni efisensi dan efektifitas penyaluran, serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang didistribusikan sudah sesuai data yang ditentukan dari pusat.
“Jadi ini betul-betul yang diberikan sesuai data dari pusat, sudah sesuai SOP, dan kita di daerah siap memfasilitasi,” tegas Yakob.
Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari berterima kasih atas kepedulian Pj Bupati Mamasa, menurutnya ini sebagai bentuk kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini sebagai bentuk kolaborasi dan kami memanggil PT pos dengan harapan dalam penyaluran sampai ke penerima. Dan sebagaimana petunjuk Gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh) agar dipastikan sampai ke penerima, dan data digunakan by name by address,” ucap Waris.
Disebutkan, bantuan pangan dari Bapanas ini disalurkan tiga tahap, dari September, Oktober hingga November. Untuk enam kabupaten keseluruhan sudah terealisasi 83 persen dari 20,633 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Untuk Mamasa bakal disalurkan bulan ini dengan bekerjasama POS Indonesia.
“Kita harapkan ini bisa menyalurkan tepat waktu dan tolong sampaikan ke kami ketika memang ada bantuan itu rusak dan tidak layak konsumsi,” kata Waris.
Kepala Cabang Pos Indonesia Kabupaten Mamuju Taqwa Setiawan menjelaskan, Pos Indonesia berwenang selaku transporter atau penyalur dari gudang ke penerima. Tetapi pihaknya memerlukan bantuan Pemda setempat dalam memperlancar penyaluran tersebut.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri sehingga kami meminta dukungan dari Pemprov dan pemda. Adapun kendala dihadapi. Persoalan akses ke desa, sehingga kami memetakan wilayah,” tandasnya. (Rls)
