MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Jasa Umum DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) berkunjung ke Sekretariat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (12/12/2019).
Kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan terkait pembahasan ranperda retribusi jasa umum di DPRD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, yang berasal dari Partai Golkar, memimpin langsung rombongan anggota pansus yang terdiri dari pimpinan pansus Risbar Berlian Bahri, sejumlah anggota pansus, OPD terkait.
Mereka diterima langsung Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman, Sekretaris Bapenda Andi Winarno, Kabid PAD Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur, Kabid TSI Adhita Sandhya Dharma, Plt Kabid Binwas Huriah Wahab dan sejumlah pejabat terkait.
Usman mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan ke Bapenda Sulsel terkait perda retribusi yang sedang digodok oleh pansus tersebut. Menurutnya, kunjungan dilakukan ke Sulsel, selain hemat biaya dan hemat waktu, Sulsel juga telah mempunyai perda retribusi jasa umum yang baru.
“Sulsel memang mempunyai perda retribusi baru yakni Perda nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, ” kata Darmayanti.
Perda ini mengatur tentang jumlah retribusi yang harus dibayar bila menggunakan fasilitas atau jasa milik Pemprov Sulsel.
Perda ini disempurnakan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan mempertimbangkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pemprov yang berorientasi dengan harga pasar. Ia mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan Pemprov Sulbar sebaiknya mengakomodir sistem pembayaran nontunai seperti yang diterapkan di Pemprov Sulsel. “Sistem ini mencegah terjadinya kebocoran PAD di lapangan,” ujarnya.
Sementara, Adhita menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan, Bapenda Sulsel melakukan sejumlah inovasi yang mendekatkan bapenda dengan keinginan masyarakat yakni pembayaran pajak melalui mobile banking, ATM, serta melalui Alfa Group dan Indomaret. Kunjungan diwarnai tanya jawab dari sejumlah anggota dewan seputar hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Sulbar.
Sumber: Fajar.co.id
