POLMAN – Dalam rangka penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar mengikuti kegiatan konsultasi mengenai pemenuhan data dukung P2HAM.
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis, 8 Agustus 2024, diikuti Kanwil serta Satker Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.
Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA, dengan menghadirkan pemateri dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai instansi pembina Pelayanan Publik Berbasis HAM di Indonesia.
Lia Mariani, Penyuluh Hukum Muda Ditjen HAM mengatakan bahwa proses pengunggahan data dukung penilaian P2HAM masih akan dibuka hingga akhir September, jadi masih ada waktu untuk UPT memenuhi data dukung yang belum lengkap.
Sementara Penyuluh Hukum Muda Ditjen HAM yang lain, Firman Budiarto dalam paparannya menyampaikan bahwa UPT yang sudah melakukan pengunggahan data dukung agar dapat memastikan keberfungsian sarana dan prasarana yang telah disiapkan, lalu petugas pelayanan HAM juga sudah tersertifikasi.
“Bagi UPT yang data dukungnya dianggap masih kurang dapat memperbaiki foto yang telah diunggah dengan memperhatikan berfungsinya sarana dan prasarana yang tersedia, perhatikan sudut pengambilan foto agar tim verifikator mendapat gambaran yang lebih baik,” jelas Firman.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, UPT yang merasa kesulitan dalam pemenuhan data dukung dipersilakan untuk berkonsultasi agar didapat Solusi yang terbaik.
Kanim Polewali Mandar sebagai salah satu peserta Penilaian P2HAM Direktorat Jenderal HAM sudah melengkapi seluruh data dukung yang diminta, dan saat ini sedang menunggu hasil evaluasi hasil pemenuhan data dukung tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Adithia P. Barus menyatakan Kanim Polman siap berpartisipasi kembali dalam Penilaian P2HAM Tahun 2024.
“Imigrasi Polewali Mandar pada Tahun 2023 sudah mendapat predikat pelayanan publik ramah HAM, begitu juga di Tahun 2022. Oleh karena itu, kami bertekad untuk bisa mempertahankan predikat tersebut di tahun 2024 ini,” ucap Adithia.
Iklan Google AdSense
