Mamuju – Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulbar, Jawaruddin menghadiri Kegiatan secara virtual Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2024-2024.
Hadir pada kesempatan ini Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Sekprov Muhammad Idris, Pimpinan Instansi Vertikal dan Daerah di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Pemprov Sulbar, Jumat (16/8/2024).
Ada dua agenda yang dilaksanakan yaitu Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-79 dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.
Disampaikan olehnya bahwa rasio utang juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 259 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat.
Joko Widodo menyampaikan Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024.
“Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujarnya.
Joko Widodo berharap pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu secara terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.
