POLMAN — Bupati Polman H. Andi Ibrahim Masdar menggelar pertemuan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Se-Kabupaten Polman. Bertempat di Area Sport Center, Polman, Sabtu 7 September 2019.
Hadir, Para Kepala OPD di Lingkup Pemkab Kabpaten Polman.
Dihadapan para Lembaga Swadaya Masyarakat, Bupati yang akrab disapa AIM ini mengatakan, sebagai mitra pemerintah dirinya sangat merespon terkait masukan-masukan dari lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga sosial kontor terhadap kinerja Pemerintah.
“Dalam setahun kita rutin menggelar pertemuan bersama LSM di kabupaten Polman dan Pertemuan ini sudah yang kedua kalinya di gelar untuk menyerap aspirasi dari lembaga LSM yang ada di kabupaten Polman,”kata Andi Ibrahim Masdar.
Masih, kata Andi Ibrahim Masdar, sebagai mitra pemerintah, keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang ada di kabupaten Polman dinilai sangat efektif. Dimana keberadaan lembaga swadaya masyarakat sebagai corong pemerintah, sebagai pengawasnya pemerintah untuk kabupaten Polewali Mandar.
“Karena saya sadari, tanpa kehadiran lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga sosial kontrol. Tanpa masukan dari LSM yang ada niscaya pemerintah ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya,”ucap AIM
Lanjut kata Andi Ibrahim Masdar, dihadapan para Lembaga Swadaya Masyarakat, menceritakan terkait kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten Polman dimana pihak KPK sangat merespon baik sistem pemerintahan di kabupaten Polman, walau diakui bahwa masih ada beberapa temuan yang hasil rekomendasi KPK untuk segetah kita benahi bersama-sama.
“Alhamdulillah, walau ada beberapa rekomendasi dari KPK soal temuan, tapi kita patut berbangga, dibanding di beberapa daerah lainya yang ada di Sulawesi,”ujar AIM
Jadi Polewali mandar ini, lanjut AIM, menurut penyampaian tim KPK bahwa Polman ini masuk dan setara dnegan Sulsel, Sultra dan Manado, jadi kita sudah tidak tergolong kelas kabupaten lagi melainkan provinsi.
“Polman Masuk kategori baik dan tidak level lagi di Sulbar. Bahkan, kata AIM poin yang didapatkan kabupaten Polman itu mencapai angka 70 persen sistem penilaian, Sulawesi Selatan pun kita kalah,”sebut AIM
“Sistem penilaian KPK tersebut, berdasarkan beberepa kriteria diantaran meliputi aspekbdi bidang aset dan aspek sistem pengelolaan keuangan,” Sambungnya.
Olehnya itu, kata AIM pertemuan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat nantinya menyerap apa yang menjadi aspirasi Lembaga sebagai sosial kontrol bagi pemerintah
“Jadi saya berapa pertemuan ini kita dapat menyerap apa yang menjadi aspirasi para mitra kita sebagai lembaga sosial kontrol yang ada,” Tutup Andi Ibrahim Masdar.
Editor: Fathir
