MAMUJU — Pada tanggal 30 Januari 2025, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna yang membahas tiga agenda penting dalam rangkaian kegiatan Legislasi dan Pengawasan pelaksanaan anggaran Daerah. Dalam kesempatan ini, DPRD Provinsi Sulawesi Barat secara resmi membuka Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, menandai dimulainya kembali pembahasan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Rapat Paripurna ini merupakan langkah awal yang sangat penting, mengingat masa persidangan kedua ini akan fokus pada sejumlah isu yang menjadi prioritas, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah dan perumusan kebijakan legislasi yang lebih berpihak kepada rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil selama masa persidangan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, DPRD juga mengadakan hearing dialog dengan berbagai pihak untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan. Hearing dialog ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Hal ini menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang lebih proaktif, transparan, dan lebih mendukung kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan desa.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Harun Lululangi, dari Partai Hanura, turut aktif dalam melaksanakan kegiatan hearing dialog ini. Pada tanggal 3 hingga 5 Februari 2025, Harun Lululangi akan menggelar hearing dialog di Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, dengan tema “Pentingnya Pembangunan Desa dalam Pembangunan Nasional.” Tema ini sangat relevan, mengingat peran vital desa dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional. Melalui diskusi ini, Harun Lululangi berharap dapat menggali lebih dalam potensi dan tantangan yang dihadapi desa-desa di Sulawesi Barat, serta menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Masyarakat dan seluruh elemen daerah diharapkan dapat turut serta dalam mendukung jalannya proses legislasi dan pengawasan anggaran daerah ini. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, proses pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Mari bersama-sama mengawal dan mendukung setiap langkah pembangunan daerah demi kemajuan yang lebih baik.
