POLEWALI MANDAR – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya dalam menuntaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Transformasi Digital Pendidikan. Kegiatan intervensi ATS ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (8/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, bersama sejumlah Kepala OPD terkait, para kepala sekolah, guru, serta jajaran Dinas Pendidikan.
Iklan Bersponsor Google
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk menekan angka ATS yang selama ini masih tergolong tinggi. “Hari ini penekanannya adalah soal anak tidak sekolah. Kami panggil hampir semua kepala sekolah dan guru—hadir bersama dan punya komitmen menyelesaikan ATS di wilayah masing-masing,” tegasnya. Menurut Bupati, hambatan terbesar berasal dari faktor ekonomi keluarga dan ketimpangan akses pendidikan di daerah pelosok.
Data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rajab P., SH, menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah tercatat masih di kisaran 10 ribu jiwa. “Banyak anak-anak kita yang sebenarnya sudah kembali bersekolah, tetapi masih tercatat dalam data ATS. Realitanya, data kami tidak sampai 12 ribu,” ungkapnya. Kondisi ini menandakan perlunya pembaruan dan validasi data secara berkala agar intervensi bisa lebih tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah membuka jalur pendidikan non-formal melalui program Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP). Saat ini, sebanyak 200 anak telah terdaftar pada Paket A, sedangkan 350 anak mengikuti Paket B. Ke depan, Dinas Pendidikan akan terus menambah kuota peserta dan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memperluas jangkauan layanan.
Pada kesempatan tersebut, secara resmi SK penetapan data ATS diserahkan kembali kepada pengelola PKBM. Bupati Samsul Mahmud berharap pemberdayaan PKBM sebagai mitra strategis dapat mempercepat proses re-integrasi anak ke bangku pendidikan dan mengurangi beban keluarga yang kurang mampu. “Kita akan kawal terus program ini, agar hak setiap anak untuk belajar tidak terabaikan,” pungkasnya.
Iklan Google AdSense
Penulis : Aco Mapimawang
