Mamuju – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah upaya pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak, khususnya bagi anak anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.
Hal ini sejalan dengan visi misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Salim S.Mengga. Untuk itu Pemprov Sulbar mendukung dan siap menjalankan program yang dikelola Kemensos ini.
Progresnya di Sulbar, Dinas Sosial Sulbar saat ini melakukan pemilihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan anak dari keluarga kurang mampu. Pendamping PKH menjadi ujung tombak pada proses pemilihan data ini.
“Jadi sasarannya itu yang terdapat dalam DTKS, Perbaikan datanya sudah 80 persen,” ucap Kepala Dinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur.
Selain melibatkan pendamping PKH. Dinsos juga berkoordinas dengan Dinsos kabupaten dan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten guna memastikan data yang terekam nantinya tepat sasaran.
“Proses perekrutan belum berjalan, kita masih menunggu juknis. Yang jelas data untuk PKH sudah dipegang Tim pendamping PKH yang ada di setiap kabupaten. Tinggal menunggu perintah untuk dilakukan perekrutan,” ungkapnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Saifuddin menambahkan, selain perekrutan siswa, pihaknya juga mendapat tugas mempersiapkan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat.
“Perekrutan gurunya ini sementara kami lakukan koordinasi dan sosialisasi,” ungkapnya
