Mamuju – Memperingati 27 tahun Hari Reformasi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sulbar, Rabu, 21 Mei 2025. Aksi ini menjadi momentum reflektif untuk mengevaluasi capaian reformasi sekaligus menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap berbagai persoalan nasional dan lokal yang dinilai masih jauh dari harapan rakyat.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi aspirasi, massa menyuarakan sejumlah isu yang dianggap mencederai semangat reformasi 1998. Isu nasional yang diangkat meliputi desakan pencabutan Undang-Undang TNI dan percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara di level daerah, tuntutan mencakup pembebasan kawasan hutan lindung yang berada di permukiman warga, pemerataan infrastruktur pendidikan, evaluasi perusahaan dengan upah di bawah UMP/UMR, serta penataan ulang pelayanan publik.
Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta sejumlah anggota dewan lainnya, di antaranya Jumiati A. Mahmud, Haluddin, Mulyadi Bintaha, dan Harun Lulullangi. Delegasi massa juga diberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung dalam forum dialog bersama pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam pernyataan resminya, DPRD Sulbar merespons beberapa poin tuntutan, antara lain:
Mendorong DPR RI untuk mencabut UU TNI sesuai aspirasi yang disampaikan.
Mendesak percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Akan mengevaluasi dan mendorong pembebasan kawasan hutan lindung yang telah menjadi permukiman warga.
Memastikan finalisasi pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melibatkan partisipasi masyarakat.
Mendorong pemerataan tenaga pendidik dan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Sulbar.
Menjamin transparansi capaian kinerja pemerintah daerah dan akses layanan publik.
Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengawalan pihak Kepolisian dan Satpol PP. Sebagai bentuk komitmen, aksi ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan antara DPRD Sulbar dan Aliansi Mahasiswa serta Masyarakat Sulbar, sebagai langkah awal pengawalan terhadap isu-isu yang telah disuarakan.
