POLMAN – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berlangsung panas dan sarat makna. Dalam forum resmi yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD, dewan menyampaikan keputusan strategis mereka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Agenda ini menjadi sorotan karena berisi catatan tajam dan rekomendasi penting yang ditujukan langsung kepada jajaran eksekutif daerah.
Anggota DPRD Polman, Agus Pranoto, secara lugas membacakan rekomendasi dewan. Di hadapan pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, dan tamu undangan, Agus menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sumber daya dan tata kelola pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, DPRD mendesak agar dilakukan penataan ulang kelembagaan perangkat daerah, agar lebih sesuai dengan realitas lapangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Tidak hanya soal kelembagaan, DPRD juga menyoroti aspek pengelolaan keuangan dan kinerja teknis urusan pemerintahan. Rekomendasi ini merupakan bagian dari dorongan legislatif agar pemerintah daerah tampil lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menanggapi kritik tajam DPRD, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, M.P., yang hadir mewakili Bupati, mengaku menerima masukan tersebut dengan terbuka. Ia menyebut rekomendasi DPRD sebagai “saran membangun” yang akan menjadi rujukan penting dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan. “Ini bagian dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kami komitmen menindaklanjuti,” ujar Nursami.
Ketua DPRD Polman, Fahry Padly, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa paripurna ini adalah momen strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik. “Kami tidak hanya memberi catatan, tapi juga mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menandai babak baru kolaborasi kritis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Polman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis : Aco Mappinawang
