MAMUJU — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat strategis membahas dokumen teknis operasional PT Libas Perkasa Nusantara, Rabu, 30 Juli 2025. Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan pasir di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.
Iklan Bersponsor Google
Rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar ini dipimpin oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, Muh. Auwaluddin, mewakili Kepala Dinas ESDM, Bujaeramy Hassan. Hadir pula Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM, analis kebijakan bidang minerba, serta manajemen PT Libas Perkasa Nusantara.
Muh. Auwaluddin dalam arahannya menegaskan pentingnya akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengawasan tambang. “Pembahasan dokumen teknis ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal pertambangan dari aspek administrasi, finansial, hingga pemberdayaan masyarakat secara profesional dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan manfaat ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Masukan teknis dari Inspektur Tambang dan analis minerba turut memperkuat arahan implementasi praktik penambangan yang baik (good mining practice).
Tambang pasir di Sungai Lariang memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasangkayu, tetapi juga sebagai pemasok material konstruksi bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, pengerukan pasir secara terkontrol membantu mengurangi risiko banjir akibat sedimentasi.
Pihak PT Libas Perkasa Nusantara menyampaikan komitmen kuat untuk menjalankan seluruh operasional sesuai kaidah teknis dan regulasi. “Kami siap bersinergi penuh dengan pemerintah demi menciptakan tambang yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi daerah maupun masyarakat,” ujar perwakilan manajemen perusahaan.
Langkah ESDM Sulbar ini sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan berkelanjutan berbasis potensi daerah.
Iklan Google AdSense