MAMUJU — Dalam upaya perbaikan hasil evaluasi dan nilai pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sulbar dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Hal tersebut ditekankan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat membuka acara evaluasi implementasi SAKIP dan RB Pemprov dan Pemkab se-Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa 10 September 2019.
“Menurut saya upaya ini tidak terlalu sulit, jika komitmen perbaikan ini betul-betul diperkuat oleh berbagai pihak dan komponen yang diharapkan bisa mendukung pencapaian keterukuran kinerja RB dan SAKIP” ucap Idris
Dikemukakan, pada 2018 Sulbar mendapatkan predikat CC dari hasil evaluasi dan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP yang telah diberikan Kementerian PAN-RB, dimana hasil penilaian RB dan evaluasi SAKIP, masing-masing mencapai angka 57,46 dan 56,84.
Dengan capaian tersebut, lanjut Idris, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP.
“Kami sadari bahwa nilai ini masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kita berupaya melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung meningkatnya penilaian RB dan SAKIP,” tandas Idris
Lebih lanjut Idris mengemukakan, untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, tahun ini telah dilakukan perbaikan mendasar mulai dari dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja.
“Semoga dari perbaikan yang telah dilaksanakan, baik dari provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan nilai RB dan SAKIP di Sulbar,”tutur Idris
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, mengatakan, kehadirannya bersama tim di Sulbar, untuk melihat seperti apa kemajuan pelaksanaan RB dan SAKIP di provinsi ke-33 ini.
“Tugas kami memotret apa yang terjadi dilapangan, apakah sudah ada kemajuan, masih biasa-biasa saja atau mungkin ada daerah yang tidak punya komitmen”kata Naptalina
Dengan begitu, Naptalina menuturkan, sebagai evaluator pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di Sulbar.
“Jika dari hasil evaluasi tersebut masih belum baik, maka kami sampaikan rekomendasi perbaikan, begitupun juga jika sudah baik, maka kami akan sampaikan bahwa sudah baik”pungkas Naptalina
Naptalina mengungkapkan, seperti yang diketahui hingga saat ini Pemprov dan Pemkab di Sulbar belum ada yang mendapatkan predikat baik.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Ia menyatakan, perlu upaya yang lebih serius dan intens lagi untuk menginternalisasikan pelaksanaan RB dan SAKIP bagi Pemprov dan Pemkab yang ada di Sulbar. (mhy)
