MAMUJU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan peran strategis posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting di daerah.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu di era baru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang digelar oleh Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar melalui sosialisasi tingkat provinsi, Senin (6/4/2026).
Menurut Junda, keberadaan posyandu sangat vital karena berada paling dekat dengan masyarakat, khususnya di tingkat dusun, sehingga mampu menjangkau langsung kelompok sasaran.
“Posyandu ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena berada di level paling bawah, maka langsung menyasar kelompok sasaran,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan serius terkait stunting dengan angka yang sebelumnya mencapai sekitar 35 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita tidak mampu menekan stunting, maka kita berisiko mengalami lost generation. Ini tentu akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junda memaparkan sejumlah faktor utama penyebab stunting yang perlu mendapat perhatian bersama. Di antaranya adalah pernikahan usia dini, asupan gizi yang belum seimbang, serta kondisi lingkungan yang kurang sehat.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi, tidak sekadar makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi, seperti konsumsi sayur, biji-bijian, dan pola hidup sehat,” jelasnya.
Selain itu, aspek sanitasi dan akses air bersih juga menjadi faktor penting dalam pencegahan stunting. Junda menilai, perilaku hidup bersih dan sehat harus terus digaungkan di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial hingga lingkungan, agar penanganan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, pemerintah daerah telah menjalankan program strategis bertajuk Pastipadu (Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) yang kini memasuki tahun kedua.
“Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulbar terus mendorong penguatan posyandu dengan mengaktifkan lebih dari 2.000 posyandu secara bertahap. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa.
“Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” pungkas Junda.
Berdasarkan data terbaru dari e-PPGBM, angka stunting di Sulbar kini menunjukkan tren penurunan menjadi sekitar 26 persen. Meski demikian, Junda mengingatkan pentingnya validitas data yang sangat bergantung pada keaktifan posyandu di lapangan.
“Kalau posyandu tidak aktif, bisa terjadi error data. Karena itu, kita harus memastikan posyandu benar-benar berjalan dan memberikan data yang akurat,” tutupnya.
