MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan Daerah resmi menggelar rapat pembentukan Tim Penyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026, Senin, 6 April 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan berbasis data.
Rapat ini bertujuan memberikan pemahaman kepada instansi penyedia data sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Sulbar. Penyusunan FSVA dinilai penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Pangan Daerah, Agus, yang mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki. Sejumlah perwakilan instansi turut hadir, di antaranya dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam penyusunan FSVA tahun 2026, pemerintah menggunakan metode terbaru dengan mengacu pada 12 indikator utama yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sejumlah instansi terkait menjadi pengampu data, seperti BPS, DTPHP, Dinas Kesehatan, Bulog, Dinas Sosial, dan Dinas Pangan Daerah.
Melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Agus, Suyuti Marzuki menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis wilayah.
“FSVA menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menyukseskan penyusunan FSVA 2026. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan data yang dihasilkan lebih valid, komprehensif, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Lebih lanjut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat berkomitmen penuh serta bekerja sama secara optimal demi kelancaran proses penyusunan FSVA. Hal ini penting agar hasil yang diperoleh benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan terbentuknya tim penyusun FSVA 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat menghasilkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang lebih akurat. Peta tersebut nantinya akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya dalam sektor pangan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
