MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Sulbar kembali menggelar kegiatan peningkatan kapasitas SDM tokoh agama di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis (16/4/2026). Kegiatan bertema “Religius Leader: Kepemimpinan Tokoh Agama dalam Menjaga Ketahanan Sosial” ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran strategis tokoh agama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk dan dinamis.
Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, dalam laporannya menegaskan bahwa agenda ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2025.
Menurutnya, tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi hingga perubahan pola interaksi masyarakat, menuntut tokoh agama untuk mengambil peran lebih luas.
“Tokoh agama hari ini tidak cukup hanya sebagai penyampai ajaran secara tekstual, tetapi juga harus menjadi pemimpin umat yang memiliki sensitivitas sosial, mampu membaca realitas, serta menghadirkan solusi yang menenangkan dan mencerahkan,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, konsep religius leader menempatkan tokoh agama sebagai moral leader sekaligus social leader yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.
Kegiatan ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan nilai moral dan keagamaan.
Sementara itu, Sekda Sulbar, Junda Maulana, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama dalam menjaga ketahanan sosial, terutama di tengah derasnya arus informasi dan potensi pergeseran nilai di masyarakat.
“Ketahanan sosial bukan sekadar stabilitas, tetapi bagaimana masyarakat tetap rukun, toleran, dan saling menghormati dalam perbedaan,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemprov Sulbar berharap tercipta jejaring yang solid antar tokoh agama, sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, demi terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban.
