MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan peran strategisnya di level nasional. Kali ini, Bapperida ambil bagian dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (22/4/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kebijakan, mulai dari Kanwil DJPb Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, hingga jajaran perangkat daerah lingkup provinsi dan Kabupaten Mamuju.
Dalam forum itu, terungkap bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Barat masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,36 persen pada 2025. Namun, tantangan mulai terlihat pada target 2026 yang dipatok lebih tinggi di angka 5,60 persen. Salah satu faktor penghambat adalah merosotnya realisasi investasi hingga 42 persen, yang berdampak langsung pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, yang hadir sebagai narasumber, secara lugas memaparkan kondisi fiskal daerah yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri.
Ia menyebutkan, dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,67 triliun, sekitar 73 persen masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar Rp585,2 miliar.
“Struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada pusat. Padahal, Sulawesi Barat memiliki potensi besar di sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan yang belum tergarap optimal,” ujar Amujib.
Melihat kondisi tersebut, Bapperida Sulbar mendorong adanya pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dari pemerintah pusat untuk daerah dengan karakteristik seperti Sulawesi Barat.
“Kami berharap ada perlakuan khusus. Sulbar tidak bisa disamakan dengan daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya sudah tinggi. Tantangan dan karakteristik wilayah kita berbeda,” tegasnya.
Amujib juga berharap hasil diskusi dalam forum tersebut tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan dapat diteruskan oleh DJPb Sulbar ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional.
Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Sulawesi Barat sejatinya dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak hanya berasal dari internal daerah. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, potensi inflasi akibat kenaikan harga energi, hingga keterbatasan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi sejak dini.
Kehadiran Bapperida dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan arah perencanaan pembangunan tetap realistis, terukur, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Amujib menegaskan, kebijakan pembangunan daerah juga tetap mengacu pada arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta ketepatan sasaran program.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita tidak punya banyak ruang untuk trial and error. Setiap program harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan sebagai kunci meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
“Melalui pendekatan seperti Panca Daya, kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh petani dan nelayan,” pungkasnya.
Dengan mengintegrasikan hasil kajian fiskal dan arah kebijakan daerah, Bapperida Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal perencanaan pembangunan agar tetap adaptif, terukur, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan yang dihadapi.
