MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersiap menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Agenda penting ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh jajaran pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten se-Sulawesi Barat.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melalui undangan resmi meminta para bupati hadir bersama perangkat daerah yang membidangi pengawasan, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi turut dijadwalkan mengikuti rapat tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa Rapim ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan peran gubernur dalam mengendalikan serta mengevaluasi jalannya pembangunan di daerah.
“Rapim ini menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap selaras antara provinsi dan kabupaten,” jelas Amujib.
Menariknya, Rapim kali ini juga menghadirkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah.
Menurut Amujib, fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pemaparan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran oleh BPKP, serta penyampaian laporan kinerja dari para bupati se-Sulawesi Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menegaskan bahwa kesiapan data menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Rapim.
Ia menyebutkan, Bapperida telah merampungkan pengisian formulir asersi dari BPKP yang akan menjadi bahan utama dalam pembahasan.
“Data ini akan menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk melihat secara langsung capaian kinerja pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Melalui Rapim Triwulan I ini, Pemprov Sulbar berharap tercipta sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
