MAMUJU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberi dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di Sulawesi Barat. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar karena sebagian bahan baku pangan untuk program itu masih dipasok dari luar daerah.
Hal itu terungkap dalam konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa 19 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, tim satgas membahas perkembangan dapur MBG, kesiapan pasokan pangan, hingga dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah itu, sebanyak 114 dapur telah aktif beroperasi, sementara 50 lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan standar kelayakan.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda.
Ia menjelaskan, sejumlah dapur yang belum aktif masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk pemenuhan standar kebersihan dan kelayakan gizi.
Meski demikian, beberapa instansi terkait telah turun melakukan pendampingan. Dinas Lingkungan Hidup membantu pelayanan IPAL, sedangkan Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan kelayakan gizi dan kebersihan dapur MBG.
“Yang menarik tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Lapkesda juga telah melakukan penelitian dan keluar rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi, kebersihan dan sebagainya,” ujarnya.
Dalam rapat itu, turut dipaparkan data ekonomi yang menunjukkan program MBG mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar.
Menurut Junda, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 mencapai 5,33 persen. Salah satu sektor yang mengalami lonjakan signifikan adalah penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang tumbuh hingga 33,85 persen.
“Kemudian yang paling menarik tadi dalam diskusi kita ini bahwa setelah saya melihat data dari Biro ekonomi, ternyata MBG ini di Sulawesi Barat ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Ia menyebut sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan dan minum tersebut dipicu oleh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Namun di balik pertumbuhan itu, impor bahan pangan justru ikut meningkat dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen, kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan sejumlah kebutuhan utama MBG seperti beras premium, telur ayam, hingga daging ayam masih banyak dipasok dari luar Sulbar karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dan kualitas yang dibutuhkan.
Padahal, Sulbar dikenal surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan untuk program MBG merupakan kategori premium.
“Oleh sebab itu, ini kita menjadi catatan, bagaimana caranya agar kita bisa, surplus beras kita ini bisa memenuhi pasar kita daripada kita membeli dari luar,” katanya.
Sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema kontrak farming antara dapur MBG dan pemasok lokal.
Junda mengaku telah meminta dinas terkait segera menyusun draft kerja sama agar dapur-dapur SPPG dapat menyerap lebih banyak komoditas lokal sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming kita akan lakukan,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh tim satgas dan pemerintah kabupaten agar pengawasan hingga distribusi pangan program MBG berjalan lebih efektif.
“Kalau timnya ini harus bekerja sendiri sendiri sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” kata Junda.
Pemprov Sulbar berharap pertumbuhan ekonomi dari program MBG tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar mampu dirasakan masyarakat melalui meningkatnya penyerapan hasil pangan lokal dan terbukanya peluang usaha baru di daerah.
