Mamuju – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Komitmen itu mulai menunjukkan hasil setelah sebanyak 550 anak ATS dari berbagai daerah dan jenjang pendidikan resmi dikembalikan ke bangku sekolah.
Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada awal Mei 2026 lalu. Momentum itu sekaligus menjadi langkah besar Pemprov Sulbar dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Nehru Sagena, mengatakan gerakan kembali bersekolah bukan sekadar seremoni, melainkan upaya kolektif yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Launching gerakan kembali bersekolah ini menjadi momentum untuk mengadvokasi dan menyelamatkan generasi Sulawesi Barat agar memperoleh kesempatan kedua dalam pendidikan,” kata Nehru Sagena dalam meeting pendahuluan bersama komunitas relawan dan organisasi kepemudaan yang digelar secara daring belum lama ini.
Menurutnya, mengembalikan ATS ke sekolah hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, Disdikbud Sulbar menyiapkan mekanisme pendampingan dengan menggandeng berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan. Pendampingan itu dilakukan melalui kunjungan ke sekolah, konseling hingga diskusi bersama guru dan orang tua siswa.
“Sebab tidak ada jaminan mereka bisa tetap bertahan. Dibutuhkan pendampingan agar mereka tetap semangat bersekolah,” ujarnya.
Selain langkah penanganan, Pemprov Sulbar juga mulai memperkuat sistem pencegahan ATS secara preventif. Salah satunya melalui pembentukan posko pengaduan ATS hingga pengembangan layanan hotline berbasis WhatsApp dan website.
Tak hanya itu, seluruh desa di Sulawesi Barat juga didorong aktif mewujudkan wajib belajar 13 tahun dengan sistem deteksi dini terhadap anak yang rawan putus sekolah.
“Anak-anak yang berpotensi putus sekolah harus terdeteksi sejak awal. Jadi kerja kita adalah mempertahankan mereka agar tetap berada di bangku pendidikan,” terang Nehru.
Ia berharap gerakan ini berkembang menjadi gerakan sosial bersama, bukan sekadar program berbasis anggaran pemerintah.
“Karena ini berbasis gerakan, bukan proyek. Kalau proyek akan sangat tergantung pada anggaran. Kami berharap ini menjadi modal sosial bersama agar ATS memperoleh kesempatan kedua dalam hidupnya,” jelasnya.
Gerakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai komunitas pendidikan dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Barat. Salah satunya datang dari Mata Garuda Sulawesi Barat, wadah alumni dan awardee LPDP.
Muhammad Harianto dari Mata Garuda Sulbar menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh gerakan kembali bersekolah.
“Harapannya program ini bisa berjalan dengan baik dan kami siap terlibat di berbagai ruang yang dibutuhkan,” tuturnya.
Dukungan serupa datang dari Fatmawati bersama PAP Mamuju Tengah. Ia menilai gerakan tersebut menjadi ruang kolaborasi besar bagi komunitas pendidikan yang selama ini bergerak sendiri-sendiri.
“Kami ingin bukan hanya sekadar kolaborasi, tapi kolaboraksi. Semoga ini menjadi langkah awal gerakan mulia untuk pendidikan Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Sementara itu, Yusril dari sipamandar.id memastikan dukungan kampanye digital melalui berbagai platform media sosial untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendidikan.
“Kami siap mendukung gerakan ini lewat konten-konten edukasi di media sosial,” katanya.
Komitmen juga datang dari kalangan perguruan tinggi. Rektor Institut Hasan Sulur (IHS),
Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, menilai faktor ekonomi dan lingkungan masih menjadi penyebab utama tingginya angka ATS di Sulbar.
Menurutnya, pendekatan terhadap generasi saat ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Generasi sekarang tantangannya lebih kompleks. Maka pendekatannya juga harus berbeda. Yang pasti kami dari IHS siap berkontribusi dalam gerakan ini,” pungkas Agusnia Hasan Sulur.
