MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai instansi dan mitra strategis, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pelaku usaha.
Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian serta rencana program yang akan dijalankan guna mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan di Sulawesi Barat. Sementara itu, berbagai lembaga pendukung dan sektor usaha turut menyampaikan komitmen untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam mempercepat penyelesaian dua persoalan yang masih menjadi prioritas pembangunan daerah tersebut.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, pelaksanaan Program Pastipadu sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami penurunan, begitu pula angka stunting yang turun secara signifikan sebagai hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” katanya.
Melihat capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan Program Pastipadu akan terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun mendatang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan intervensi yang dilakukan akan tetap berlandaskan data yang akurat dan terukur. Data dari BPS dan BKKBN menjadi acuan utama dalam menentukan sasaran program sehingga bantuan dan pendampingan yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penggunaan data yang valid menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas program sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi Pemprov Sulbar untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting dan kemiskinan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, Program Pastipadu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan Sulawesi Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
