MAMUJU – Potensi ekonomi sektor perikanan Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai masih belum sepenuhnya dinikmati daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah masih banyaknya kapal nelayan yang membawa dan menjual langsung hasil tangkapan ke luar provinsi.
Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi dari hasil laut Sulbar justru ikut dinikmati daerah lain yang memiliki sentra pengolahan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengatakan posisi geografis Sulbar yang diapit sejumlah provinsi dengan sentra pengelolaan ikan menjadi salah satu faktor yang mendorong hasil tangkapan nelayan dibawa keluar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi agar potensi perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Sulbar.
Untuk mengejar potensi tersebut, DKP Sulbar menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya memperkuat pengawasan armada nelayan melalui pemanfaatan teknologi.
Kapal-kapal nelayan nantinya akan didukung perangkat Vessel Monitoring System (VMS) dan Fish Finder. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau aktivitas kapal sekaligus meningkatkan efektivitas nelayan dalam menemukan lokasi ikan.
“Fish finder kita anggarkan 2027 sekitar Rp500 juta. Fish finder pendeteksi posisi ikan, VMS untuk radar pengecekan kapal,” terang Safaruddin, Minggu (4/10/2026).
Selain teknologi, pembenahan infrastruktur di darat juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana mengembangkan sejumlah kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas penampungan hasil tangkapan, termasuk cold storage.
Pengelolaan fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat melibatkan koperasi nelayan sehingga hasil tangkapan tidak harus langsung dijual ke luar daerah karena nelayan memiliki tempat penyimpanan dan pengelolaan yang memadai.
Salah satu kawasan yang menjadi fokus pengembangan adalah Sentra Perikanan Palipi. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat aktivitas perikanan apabila didukung fasilitas penyimpanan dingin yang memadai.
Besarnya potensi ekonomi sektor perikanan Sulbar juga terlihat dari komoditas udang di Kabupaten Pasangkayu.
Safaruddin menyebut, produksi sekitar enam ton udang di Pasangkayu mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp30 miliar dalam setahun.
“Enam ton saja itu udang di Pasangkayu itu menghasilkan sampai Rp30 miliar per tahun. Dan ke depan diperlukan mekanisme yang dibangun agar tidak nyeberang ke luar daerah,” tegasnya.
Menurut Safaruddin, keberadaan sentra pengelolaan ikan di dalam daerah tidak hanya bertujuan mempertahankan perputaran ekonomi agar tetap berada di Sulbar, tetapi juga membuka peluang investasi.
Dengan tersedianya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, investor dan pelaku usaha diharapkan tertarik masuk ke sektor perikanan Sulbar. Kehadiran investasi tersebut sekaligus berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.
Ia menilai pengembangan sektor perikanan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan armada, pemanfaatan teknologi, penyediaan fasilitas penyimpanan hingga penguatan koperasi nelayan.
Pasalnya, komoditas perikanan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan stabilitas harga pangan.
Saat ini, komoditas hasil perikanan yang beredar di pasar Sulbar masih didominasi produk seperti ikan asin dan ikan tawar. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengelolaan hasil laut yang lebih modern agar potensi perikanan bernilai ekonomi lebih tinggi dapat dikembangkan di daerah sendiri.
Pembenahan tersebut diharapkan mampu membuat hasil tangkapan nelayan Sulbar tidak lagi sekadar menjadi komoditas yang keluar daerah, tetapi dapat diolah, disimpan, dipasarkan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta perekonomian Sulawesi Barat.
