Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mendesak seluruh bupati se-Sulbar segera mengusulkan desa dan kampung yang belum teraliri listrik atau masih mengalami blank spot. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kualitas pendidikan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan SDK saat membuka kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah dari pemerintah daerah, termasuk fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan di Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
SDK menegaskan, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kemajuan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama PT PLN terus berupaya mencari solusi agar desa-desa yang belum menikmati layanan listrik dapat segera terjangkau.
“Listrik ini adalah persoalan mendasar bagi masyarakat, kita sudah berupaya bersama-sama dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Suhardi Duka.
Menurut SDK, salah satu kendala utama dalam pemerataan listrik di Sulbar adalah keberadaan sejumlah desa yang berada di kawasan hutan. Kondisi tersebut kerap menjadi hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama terkait perizinan dan pemanfaatan lahan.
Untuk mengatasi persoalan itu, SDK menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempermudah proses perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki. Ia berharap hambatan administratif tidak terus memperlambat upaya menghadirkan listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Jadi cukup izin gubernur karena gubernur punya kewenangan. Jika ada hambatan-hambatan kawasan hutan kita hilangkan hari ini kita sepakat bersama-sama. Ini demi kebaikan kita semua dan demi menerangi program Asta Cita Pak Presiden,” tegasnya.
SDK juga mengingatkan bahwa pemerataan akses listrik bukan semata-mata menjadi tanggung jawab PLN maupun pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mengambil bagian aktif dalam mempercepat realisasi program tersebut.
“Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya PLN, bukan hanya pemerintah pusat, kita juga pemerintah daerah, para bupati ini tanggung jawab bersama,” katanya.
Listrik Dorong Ekonomi dan Pendidikan
Lebih lanjut, SDK menjelaskan bahwa kehadiran listrik dapat memberikan dampak besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya energi listrik, warga di wilayah terpencil dapat memperluas aktivitas ekonomi hingga malam hari, sehingga peluang usaha dan produktivitas masyarakat semakin meningkat.
Selain sektor ekonomi, pemerataan listrik juga berpengaruh langsung terhadap dunia pendidikan. Anak-anak di desa dapat belajar pada malam hari, mengakses internet, serta memperoleh informasi dan pengetahuan melalui berbagai platform digital.
Menurutnya, keterbatasan akses listrik dan internet juga dapat menyebabkan masyarakat di wilayah terpencil tertinggal dalam memperoleh informasi pasar. Akibatnya, warga berpotensi mengalami kesenjangan harga dalam menjual hasil pertanian maupun komoditas lainnya.
“Anak-anak bisa belajar di malam hari sehingga kualitas pendidikan kita jadi naik, bisa belajar dari YouTube, bagaimana mengetahui harga pasar,” jelasnya.
Ia mencontohkan, perbedaan informasi harga komoditas antara desa dan kota dapat merugikan masyarakat apabila warga tidak memiliki akses informasi yang memadai. Karena itu, listrik dan konektivitas digital menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Bupati Diminta Segera Usulkan Desa Blank Spot
Untuk mempercepat realisasi program, SDK meminta seluruh bupati se-Sulawesi Barat memanfaatkan forum sinkronisasi tersebut dengan menyampaikan data desa atau kampung yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik.
Ia secara khusus mendorong agar desa yang belum dapat dijangkau jaringan listrik segera diusulkan untuk mendapatkan solusi energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga surya pada tahun ini, sesuai dengan kesiapan program dan mekanisme pelaksanaannya.
“Olehnya itu hari ini kita sinkronisasi, kalau masih ada desa di kabupaten saya minta kepada para bupati segera usulkan, ada kampung blank spot yang belum bisa dialiri listrik tahun ini segera usulkan, kita pasang tenaga surya,” tutup SDK.
Melalui percepatan pendataan, sinkronisasi usulan, dan penyelesaian perizinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap pemerataan akses listrik dapat semakin cepat diwujudkan. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan desa-desa terpencil di Sulawesi Barat.
