MAMUJU — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulbar minta Pemerintah Provinsi Sulbar, segera menyerahkan laporan realisasi semester pertama, APBD 2020 dan pragnosis untuk 6 bulan berikutnya.
Anggota Banggar DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar harus segera menyerahkan laporan realisasi semester pertama, APBD 2020 dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Hal ini wajib disampaikan paling lambat akhir Juli ke DPRD.
“Perintah ini jelas dalam pasal 160 ayat 1 dan 2 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk mengawasi proses laporan aliran kas dan menilai kinerja OPD, apalagi himbauan presiden soal progres belanja yang minim dari APBD,” ucapnya Hatta Kainang Via WhatsApp, Senin (20/7/2020).
Hatta Kainang menjelaskan, ternyata APBD sulbar tahun 2020 baru terealisasi hanya 24 persen. Kita tahu ada refocusing dan masa pendemi Covid, namun hal ini bukanlah hambatan bagi belanja-belanja dan progres pendapatan.
“Kami DPRD adalah mitra yang punya tugas mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran. Kami minta ini segera di sampaikan ke dewan sehingga kami bisa menilai apa problem dan alat indikator mengawasi kinerja OPD. Aturan ini baru, tapi minta hal ini diseriusi dan dilaksanakan. Ini bagian evaluasi kami kepada OPD yang mengurusi laporan realisasi anggaran,” ujar Hatta kainang.
