AMBON — Polda Maluku menghadiri Video Conference membahas Indeks potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Rabu 2 September 2020.
Giat video Conference ini di ikuti langsung Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, Irwasda Polda Maluku dan Para Pejabat Utama Polda Maluku
Mengawali video Conference, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, mengatakan, Indeks Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Dalam Tahun ini kita akan di hadapkan dengan pilkada dari itu kita bisa mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan pengamanan,” kata Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Lanjut Kata Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Hasi Paparan terkait Karo Ops dan Dir Intelkam agar menyusun ini. Dan Tugas Kapolda dan Kapolres Daerah yang tingkat kerawanan yang merah di upayakan menjadi hijau.
“Jika ada Potensi Konflik betul” di antisipasi. Pelajari betul 5 Dimensi, 17 Variabael dan 188 Indikator,” pesan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, Pada tanggal 13 September Tim Super Visi dari mabes akan melaksanakan pendampingan di setiap Daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
“Saya minta indikator di pelajaru dengan betul agar bisa meminimalisir tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada,”Jelas Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Wakapolri menambah, Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja pada tanggal 3 September jangan ada Apel gelar pasukan di lapangan lakukan Apel secara Virtual dengan melibatkan TNI Sat Pol PP.
“Impres No 6 Pendisiplinan Masyarakat terkait penggunaan Masker. Sosialisasikan kepada masyarakat terkait penggunaan masker dengan membuat Video pendek ajakan untuk menggunakan masker dan Viralkan,”tutup Wakapolri.
Ditempat yang berbeda, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, menekankan terkait penjelasan IPKP Karo Ops dan Dir Intelkam lakukan penjelasan dengan betul.
Dirinya berharap Operasi Mantap Praja betul-betul dilaksanakan sesuai arahan dari Wakapolri agar pelaksanaan Apel di laksanakan secara Virtual.
“Untuk anggaran Pilkada segerah di koordinasikan dan untuk pemulihan Ekonomi saya minta Dir Reskrimum dan Dir Reskrimsus berika arahan kepada jajaran jangan kesanya mencari” masalah ijin gudang,”Tutup Wakapolda Maluku.
