POLMAN — Bupati Polman H. Andi Ibrahim Masdar menggelar pertemuan bersama Komite Aksi Pembentukan KAP Kabupaten Balanipa, bertempat di Kantor Bupati Polman, Senin 16 September 2019.
Hadir dalam pertemuan antar lain, pemkab Polman dengan Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Para asisten, Kepala Bappeda.
Sementara pihak KAP Balanipa dintaranya Mujirin M Yamin, Ahmad Latif, Masri Bahri, Lukman dan lain-lain.
Dihubungi, Kabag Humas Pemkab Polman Aco Musaddad, mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas dua poin yang intinya Pemerintah Daerah Kabupaten Polman dan Perwakilan KAP Balanipa Dimana Peta Balanipa akan diperbaharui. Dan Dok hasil kajian Balanipa akan diperbaharui.
“Bapak Bupati H. Andi Ibrahim Masdar telah memerintahkan kepada bapak Sekda Ir. Bebas Manggazali supaya kedua item tersebut diatas segera diselesaikan secepatnya,”kata Aco Musaddad.
Selain itu, kata Aco Musaddad, dalam pertemuan tersebut bupati H. Andi Ibrahim Masdar juga meminta supaya antara KAP Balanipa dan Pemkab Balanipa intens melakukan koordinasi.
“Intinya Bapak Bupati Polewali memberikan dukuangan untuk percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa,”ujar Aco Musaddad.
Sebelumnya, Diberitakan, Pemprov dan DPRD Sulbar Sepakati Pembentukan Kabupaten Balanipa. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menandatangani persetujuan bersama pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa.
Persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tersebut disepakati saat rapat paripurna di kantor DPRD Sulbar, Rabu (11/09/19) malam.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang ditemui usai rapat mengatakan persiapan sudah dilakukan sejak lama bahkan sudah ada kordinasi dengan Direktorat Jenderal otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri.
“Pemekaran sudah ada titik terang dengan adanya opini moratorium larangan pemekaran daerah akan dicabut pada 2020. Menteri sedang menyusun draf untuk jadi turunan regulasi,” katanya.
Dia juga mengapresiasi dukungan penuh dari legislatif hingga saat ini mendorong pemekaran daerah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) ini. Ia pun mengatakan anggaran yang disiapkan pemprov setelah Kabupaten Balanipa terbentuk sebanyak Rp30 miliar.
“Anggaran itu untuk bantuan keunganan selama lima tahun. Tahun pertama akan dapat suntikan dari Pemprov sebesar Rp 10 miliar. Dan empat tahun selanjutnya berturut-turut diberikan bantuan Rp5 miliar,” kata Ali Baal.
“Semua persiapan sudah kita penuhi, persetujuan bersama ini persyaratan terakhir. Sisa menunggu moratorium presiden soal pemekaran daerah dicabut,” sambungnya.
Ali Baal mengatakan, lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Balanipa juga sudah tersedia.
Editor: Fathir
