MAMUJU — Dalam melakukan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah (Otoda) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DPRD diharapkan menjadi mitra yang harmonis dengan pemerintah daerah (Pemda) dengan memberi dan mengusahakan dukungan yang diperlukan.
Iklan Bersponsor Google
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat membuka acara Orientasi /pembekalan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Masa Jabatan 2019-2024 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 17 September 2019.
“Saya harapkan dukungan dari anggota DPRD, mari dukung gubernur dan Bupati Mamuju, sehingga pembangunan di Sulbar betul-betul berjalan dengan baik, khususnya di Mamuju sebagai ibu kota provinsi,”tutur Ali Baal.
Tidak hanya itu, sambungnya, DPRD juga diharapkan dapat menjembatangi Pemda dengan masyarakat, dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan, serta kebijakan spesifik tertentu.
Dikemukakan, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 1 angka 4 menyatakan, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan kata lain, dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, DPRD merupakan mitra sejajar dengan Pemda
“Dengan begitu, kemitraan memiliki makna yang begitu penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk terus menjaga dan mempertahankan semangatnya. Kemitraan antara Pemda dan DPRD pada periode yang lalu telah berjalan dengan baik. Sinergi ini perlu dijaga dan dilanjutkan pada periode ini, ” ucapnya.
Terkait pelaksanaan orintasi DPRD, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan menjadi bekal para anggota DPRD untuk mengoptimalkan perannya sebagai mitra kerja Pemda, dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran dan pengawasan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Yakub F. Solon, menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI, serta meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan.
Kegiatan orientasi/pembekalan, akan berlangsung selama satu pekan, dimulai 16 sampai 21 September 2019, yang diikuti sebanyak 30 orang anggota DPRD Mamuju hasil pemilu 2019 masa jabatan 2019-2024.
Adapun materi yang akan disampaikan para narasumber dalam orientasi/pembekalan tersebut, yakni pertama Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan NKRI oleh DR. Budiman Tahir, M. Pd. Kedua internalisasi integritas oleh Prof. Hj. Kartini Hanafi Idris. Ketiga sistem pemerintahan Indonesia oleh Prof. Zulkifli. Keempat pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah oleh DR. Zainuddin Djaka. Kelima hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah oleh DR. Achmad Dhani. Keenam fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD oleh DR. Zulkifli Arfan. Ketujuh muatan lokasi, isu strategis daerah oleh Pemkab Mamuju dan sinkronisasi program prioritas Pemprov oleh Gubernur Sulbar.
(mhy)
Iklan Google AdSense
