POLMAN — Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Polman menggelar aksi unjuk rasa yang di pusatkan di Sport Center, Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Senin 11 April 2022.
Adapun peserta aksi diantaranya, HMI Cabang Polman, GMNI Cabang Polman, FPPI Cabang Polman, PERMAHI Cabang Polman, LMND Cabang Polman, Karang Taruna Polman, KPM-PM Polman, ITBN Wonomulyo Polman dan beberapa Perwakilan Masyarakat Polman
Muhammad Allwin, yang bertindak selaku jenderal lapangan dalam Pernyataan sikap yang di bacakan, mengatakan, Belum kering luka robek bekas peluru karet di lengan para demonstran pada saat aksi menolak Omnibuslaw, kini pemerintah kembali memperlihatkan ketidakberpihakkannya pada rakyat dengan berbagai macam kebijakan yang justru mencekik dan menghisap tanpa ampun.
“Demokrasi betul-betul telah dikangkangi oligarki, kepentingan yang berseliweran di ruang-ruang rapat hanyalah kepentingan golongan politik sendiri, pertaruhan yang ada bukanlah tentang bagaimana mensejahterakan rakyat sebagairnana amanat UUD 1945, melainkan bagaimana memenangkan koalisi politik agar tetap bisa melakukan penindasan dan penghisapannya,” Kata dia
Lanjut dikatakan, Api amarah telah bergejolak sedari kemarin, gelombang perlawanan telah lama menderu serta suara serak orator kian lantang diperdengarkan, tetapi apa yang rakyat dapati ? ialah janji-janji manis yang menyamarkan kebohongan. Rakyat yang bersuara dipidanakan, mahasiswa yang turun ke jalan dipersekusi habis-habisan oleh aparat yang gajinya dibayarkan oleh pajak rakyat.
“Pandemi yang kian kesini terus menakut-nakuti mata pencaharian rakyat tak juga mendapat penyelesaian, bukannya fokus pada penanganan pandemi, pemerintah justru menunjukkan kebengisannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kenaikan harga BBM, PPN, dan ketidakstabilan harga sembako di pasaran yang tentu akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,”Ujarnya.
Di saat rakyat merintih di dapur rumahnya masing-masing, riuh rendah istana oleh elit politik malah semakin menunjukkan kengawurannya dengan mewacanakan penundaan Pemilu yang tentu telah menelanjangi habis-habisan konstitusi. Kami sadar bahwasanya bukan hal yang tidak mungkin penundaan itu terjadi karena secara mekanisme bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 45 dan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, namun wacana Itu tentu ditakutkan karena potensial disisipi penumpang gelap yang berorientasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden, di mana hal tersebut berindikasikan pada narasi-narasi politik oligarki yang penindasan dan penghisapannya tak berkesudahan.
“Kenaikan harga BBM nonsubsi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai PPN hingga 11% serta ketidakstabilan harga bahan pokok di pasaran ialah buah dari krisis ekonomi global yang saat ini telah berlangsung, belum usai penanganan pertumbuhan ekonomi secara global akibat pandemi, kini krisis semakin diperparah oleh ketegangan internasional oleh kelompok imperium yang tentu berdampak pada negara-negara dunia ketiga, salah-satunya Indonesia,”Jelasnya.
Masih kata dia, Kelabilan dan ketidaksiapan pemerintah Indonesia menyambut itu terlihat dari bagaimana dan untuk apa kebijakan dibuat. Kita diperlihatkan secara terang-terangan logika sesat pemerintah yang menganggap hal demikian wajar karena konsumsi masyarakat semakin meningkat. Padahai secara teoritis, pertumbuhan konsumsi meningkat jika teoritis kesejahteraan rarkyat juga semakin ditingkatkan lapangan pekerjaan, upah buruh, dan beberapa barometer peningkatan kesejahteraan lainnya tercapai.
“Pada April yang kian menyala, rakyat juga tak henti-hentinya menyuarakan keresahan atas penumpukan sampah, tetapi apa yang didapati ialah kabar kelambatan Pemerintah Daerah mengurusi itu, padahal estimasi anggaran yang digelontorkan tidak berada pada angka sedikit, sampai saat ini kami masih menunggu kerja konkret pemerintah dalam menangani persoalan ini, dan dengan tegas sebagai hal yang mendesak, jika belum juga segera ditangani, maka jangan salahkan rakyat jika menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai TPA sampah di Polewali Mandar,”ungkapnya.
Dia menilai, Demokrasi kian terang dikangkangi oligarki, seluruh elemen rakyat sudah seharusnya melanggarkan gerakannya dan menyadari bahwasanya kewenang-wenangan dan ketidakadilan adalah musuh yang nyata, musuh bersama. Bersamaan dengan rakyat yang sama tengah turun ke jalan pada 11 April 2022 ini, kami dari beberapa elemen rakyat dan unsur gerakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Polman (AMP) menyatakan dengan tegas:
1. Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode
2. Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
3. Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Stabilkan Harga Bahan Pokok
5. Stabilkan Harga Beli Gabah dan Pupuk
6. Tuntaskan Persoalan Sampah di Polewali Mandar
Laporan: AC/Fth
