MAMUJU, RAKYATTA.CO — Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) kepada Penguasa Anggaran Satuan Kerja, serta Dana Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Se-Sulbar, Jumat 22 November 2019.
Dipa dan TKDD diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar.
Dipa yang yang diserahkan sebanyak 3,68 triliun, mengalami kenaikan sebesar 250 milyar dari 2019. Sedangkan dana TKDD sebanyak 7,41 triliun, juga meningkat sebesar 200 milyar dari 2019.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta, semua program kegiatan dan penggunaan anggaran dari Dipa, dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel.
Ali Baal juga berharap, peningkatan pendapatan daerah Sulbar diperhatikan, dengan mempersyaratkan kepada peserta lelang untuk memiliki NPWP Sulbar dalam pelaksanaan tender di masing-masing instansi vertikal, agar dana-dana yang dibelanjakan pajaknya, masuk ke dalam pendapatan daerah Sulbar.
“Saya minta ULP atau OPD terkait, jangan berikan surat kerja kepada pemenang tender sebelum pajaknya dipotong dari uang pertamanya yang dibayarkan dan langsung di masukkan ke kas daerah, tidak boleh ada yang mengutang itu tidak ada,”tandas Ali Baal
Melalui kesempatan itu, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar belanja modal bidang konstruksi apalagi bidang infrastruktur, untuk segera ditenderkan atau dilelang pada Januari 2020.
“Untuk konsultan dan lainnya sekarang sudah bisa buat perencanaanya, begitu gong dipukul APBD disahkan langsung jalan. Pokoknya yang ditender ikuti prosedur, yang penunjukan langsung buatkan SK kemudian jalan. jangan lagi tawar-menawar di situ, siapa yang layak itu yang dapat,”kata Ali Baal
Selain itu, juga mengingatkan para kepala daerah dan DPRD dapat mengurangi penerbitan produk hukum daerah baru, sebab banyak regulasi yang mengikat dan mengatur, akan berdampak pada pengambilan keputusan dan merespon perubahan menjadi lambat.
“Kita harus menindaklanjuti hal ini, di sini tidak perlu terlalu banyak Perda, kalau bisa dua tiga macam perda kita satukan sesuai yang ada dipenganggaran kita supaya tidak bertele-tele seperti yang kita rasakan selama ini. Saya kira dengan begitu kita bisa lari kencang,”tandas Ali Baal
Masih kata ayah dua anak tersebut, esuai dengan arahan Presiden Pemerintah daerah dan Forkopimda yang berada dalam satu wilayah provinsi, harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menjalan setiap pekerjaan.
“Gubernur harus bekerjasama dengan Panglima, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan dan Bupati seperti itu juga. Artinya apa, setiap yang dilaksanakan dalam satu wilayah provinsi harus terkoordinasi dengan gubernur, jangan jalan sendiri-sendiri supaya ke depan bisa lebih baik lagi,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar, Fahma Sari Fatma menyampaikan terkait pelaksanaan anggaran 2019 hingga 18 November.
Fahma mengatakan, realisasi penerimaan negara di Sulbar mencapai 435,31 milyar rupiah, belanja pemerintah pusat terealisasi sebanyak 2,64 triliun rupiah atau 70 persen dari pagu Dipa 2019.
Sedangkan, penyaluran dana TKDD dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Sulbar mencapai 6,18 triliun rupiah atau 92,91 persen dari alokasi 2019.
Adapun jumlah Dipa yang dibagi kepada Pemerintah daerah terdiri dari Pemprov Sulbar dan enam kabupaten se-Sulbar, dengan rincian Pemprov Sulbar sebanyak Rp. 1.302.962.817.000 triliun, Mamuju sebanyak Rp. 1.496.905.417.000 triliun, Polewali Mandar sebanyak Rp. 287.078.059.000 milyar, Majene sebanyak Rp. 315.534.761.000 milyar, Mamasa Rp. 108.219.852.000 milyar, Pasangkayu Rp. 114.437.006.000 milyar dan Mamuju Tengah sebanyak Rp.54.307.075.000 milyar.
Sedangkan dana TKDD yang diberikan kepada Pemprov Sulbar sebanyak Rp.1. 850.699.386.000 triliun rupiah, Mamuju sebanyak Rp. 949.576.684.000 milyar. Majene sebanyak Rp. 867.921.269.000 milyar. Polewali Mandar sebanyak Rp.1.294.654.936.000 triliun rupiah, Mamasa sebanyak Rp. 966.418.339.000 milyar. Pasangkayu sebanyak Rp. 836.058.522.000 milyar dan Mamuju Tengah sebanyak Rp. 649.319.656.000 milyar.
Pada kesempatan itu, sebanyak 20 dari 244 jumlah Satuan Kerja (Satker) Sulbar menerima Dipa secara simbolis, diantaranya BPK Perwakilan Sulbar sebesar Rp. 15.291.636.000 milyar, Unsulbar sebesar Rp. 121.991.606.000 milyar, STAI Majene sebanyak Rp. 14.245.669.000 milyar, Sekretariat Daerah Sulbar sebanyak Rp. 1.605.110.000 milyar, Polda Sulbar sebanyak Rp. 287.538.018.000 milyar.
Selanjutnya, Perwakilan BPKP Sulbar sebanyak Rp. 24.756.499.000 milyar, Kejaksaan Tinggi Sulbar sebanyak Rp. 13.400.023.000, Korem 142 Tatag sebanyak Rp. 281.350.023.000 milyar, Kanwil Kemenag Sulbar sebanyak Rp. 62.092.443.000 milyar, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebanyak Rp. 103.776.000.000 milyar, Perwakilan BKKBN Sulbar sebanyak Rp. 45.394.491.000 milyar, Dinas Kesehatan Sulbar sebanyak Rp. 14.702.583.000 milyar.
Kemuadian, BPS Sulbar sebanyak Rp. 17.186.752.000 milyar, BPOM Mamuju sebanyak Rp. 16.982.669.000 milyar, Dinas Pendidikan Sulbar sebanyak Rp. 4.199.441.000 milyar, Sekretariat Bawaslu sebanyak Rp. 32.563.504.000 milyar, SNVT OJPA WS Kalukku-Karema, WS Palu-Lariang Sulbar sebanyak Rp. 258.712.355.000 milyar dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Satasiun Sulbar sebanyak Rp. 8.791.655.000 milyar.
Dipenghujung acara, dilakukan penyerahan Treasury Award kepada Satker dan Pemerintah Daerah terbaik, yakni anugerah kinerja pelaksanaan anggaran 2019 terbaik kategori Satker besar diberikan kepada, Bidang Keuangan Polda Sulbar, Polres Mamuju dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju.
Anugerah kinerja pelaksanaan anggaran 2019 terbaik kategori Satker kecil, diberikan kepada Balai Pemasyarakatan Polewali, Kanwil Kemenkumham Sulbar dan Pengadilan Negeri Mamuju.
Untuk anugerah kinerja pengelolaan keuangan daerah terbaik 2019, diberikan kepada Pemprov Sulbar dan Mamuju Tengah. Sedangkan mitra media mengawal APBN membangun negeri 2019, diberikan kepada Radar Sulbar.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim dan sejumlah anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Baharuddin Djafar, Danrem 142 Kol. Inf. Eventius Teddy Danarto, Kajati Sulbar Darmawel Azwar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Wakil Bupati Polman Nasir Rahmat, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Wakil Bupati Majene Lukman, Wakil Bupati Mamuju Tengah Amin Jasa, Perwakilan Pemkab Mamuju, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Sateket Penerima Dipa, serta undangan lainnya (mhy)
