JAKARTA, RAKYATTA.CO — Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo.
Rapat yang membahas penanganan dan penanggulangan bencana digelar di ruang rapat Komisi VIII, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020) siang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, Moekhlas Sidik, Ihsan Yunus, dan Marwan Dasopang juga turut hadir.
Momentum rapat kerja bersama ini tidak disia-siakan oleh Anggota DPR RI asal Sulawesi Barat, H. Arwan M. Aras Tammauni.
Politisi muda PDI Perjuangan itu ambil bagian untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting yang terjadi di Sulawesi Barat.
Menurut Arwan, rapat bersama ini menjadi momentum terbaik dalam menyampaikan dan mendorong penyelesaian beragam persolan sosial dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, lebih khusus lagi di Sulawesi Barat.
Arwan menjelaskan, berbagai program dalam mengatasi kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hak penyandang disabilitas, sarana prasarana lingkungan, kebutuhan rumah tidak layak huni dan berbagai persoalan sosial lainnya menjadi problem sosial bangsa saat ini, terkhusus daerah Sulawesi Barat.
Selain itu, lanjut Arwan, cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Barat mengakibatkan bencana di berbagai wilayah.
Di Sulawesi Barat, sebut dia, sejumlah bencana yang terjadi, khususnya di Kabupaten Mamuju seperti abrasi pantai di Kecamatan Bala- balakang, lalu gelombang tinggi dan angin kencang yang baru-baru ini menghantam Desa Taan, Kecamatan Tapalang dan bencana erosi di desa Kalepu, kecamatan Tommo.
Selain itu, luapan tanggul sekka-sekka di Kabupaten Polman yang berdampak hingga Kecamatan Wonomulyo dan Tinambung serta berbagai bencana lainnya.
“Menghadapi bencana yang akhir-akhir ini melanda berbagai wilayah di Indonesia terkhusus Sulawesi Barat, diperlukan kordinasi seluruh pemangku kepentingan Stakeholder dalam penanggulangan bencana berupa tahap pencegahan, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan yang terpenting jika ada daerah yang terisolir terdampak bencana maka percepatan distribusi logistic perlu diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Arwan.
Tak lupa, peraih suara terbanyak hasil Pileg 2019 Dapil Sulbar ini pun menyampaikan aspirasi dan mengusulkan pembangunan panti sosial dan rumah kreasi bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Barat.
“Saya juga meminta kepada Mensos agar membangun panti sosial untuk Sulbar dan rumah kreasi bagi teman- difabel. Ini sangat penting dan kami butuhkan di Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Setelah memberikan masukan kepada Menteri Sosial dan Kepala BNPB, Arwan Aras pun langsung menyerahkan dokumen berupa surat rekomendasi terkait solusi atas persoalan yang terjadi di Sulawesi Barat.
“Intinya adalah, saya menyerahkan langsung dokumen ini kepada Menteri Sosial dan Kepala BNPB, dengan harapan Pemerintah Pusat dapat segera berperan aktif dalam berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Barat. Harus dilaksanakan segera dan seoptimal mungkin,” tegas Arwan.
