MAMUJU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat penting dalam rangka menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) dan jaringan utilitas. Selain itu, rapat ini juga membahas agenda monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Ranperda yang termasuk dalam program pembentukan perda tahun 2025.
Iklan Bersponsor Google
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Sulbar ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Drs. H. Habsi Wahid, dan dihadiri oleh anggota Bapemperda lainnya, yakni Masdar Mahmuddin dan Elisabeth. Turut hadir pula tenaga ahli Bapemperda, H. Nur Alam Tahir dan Samiran, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Biro Hukum, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD).
Dalam sambutannya, Ketua Bapemperda, Drs. H. Habsi Wahid, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi Kemendagri untuk memastikan pengelolaan Barang Milik Daerah dan jaringan utilitas berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penyelarasan ini penting agar Ranperda dapat disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.
Agenda monitoring dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda yang telah masuk dalam program pembentukan perda tahun 2025 juga menjadi fokus utama rapat ini. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan naskah akademik serta kelayakan Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut. Ketua Bapemperda menegaskan bahwa semua pihak harus berperan aktif untuk mempercepat proses legislasi ini.
Rapat ini juga diisi dengan diskusi mendalam bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Para peserta rapat memberikan masukan teknis dan pandangan praktis terkait 15 Ranperda yang menjadi prioritas dalam program pembentukan perda tahun 2025.
“Kolaborasi dengan OPD sangat penting untuk menghasilkan Perda yang benar-benar relevan dan dapat diterapkan secara efektif,” tambah Habsi Wahid.
Rapat berlangsung produktif, dengan harapan hasil pembahasan ini akan mempercepat proses penyusunan Ranperda yang berkualitas dan berdampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Barat.
Iklan Google AdSense
