MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus mencari strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah membangun sinergi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulbar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan secara lebih terarah dan berbasis data.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur bersama jajaran Ditlantas Polda Sulbar di Cafe Noon, Mamuju.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar Gaffar dan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Mamuju Rosianah M. Nadir.
Sementara dari Ditlantas Polda Sulbar hadir Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulbar AKBP Anindhita Rizal bersama Paur STNK Sultan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersama untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB.
Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antarinstansi yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan dan administrasi kendaraan bermotor.
“Ini tugas kita sebagai mitra. Kita perlu melihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan bersama agar penagihan lebih terarah, datanya jelas, dan potensi penerimaan daerah bisa kita optimalkan,” kata Abdul Wahab.
Menurutnya, ketersediaan dan pemanfaatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran penagihan. Salah satu data yang menjadi perhatian adalah Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan.
Dengan dukungan data yang lebih terukur, Bapenda Sulbar bersama Ditlantas Polda Sulbar diharapkan dapat menyusun pola penagihan yang lebih efektif, sehingga potensi wajib pajak dapat dipetakan dengan lebih baik.
Selain meningkatkan penerimaan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
Sinergi kedua instansi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di lapangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat proses penagihan berjalan lebih terarah serta memiliki sasaran yang jelas.
Bapenda Sulbar menilai sektor PKB masih memiliki potensi yang perlu terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Karena itu, koordinasi dengan Ditlantas Polda Sulbar akan terus diperkuat guna merumuskan langkah penagihan yang lebih efektif, terukur dan berbasis data.
Upaya tersebut sekaligus mendukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, optimalisasi PAD melalui sektor PKB diharapkan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
