Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Tim Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) lapangan selama dua hari, 13–14 April 2026.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, termasuk instansi teknis seperti BPTD Wilayah III, BPJN Sulbar, serta UPP Pelabuhan Mamuju. Fokus utama monev adalah mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan tahun anggaran 2024 dan program Inpres Jalan Daerah tahun 2025, sekaligus meninjau kondisi operasional pelabuhan di Sulawesi Barat.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Mewakili Kepala Bapperida, Kepala Bidang Infrastruktur Arjanto turun langsung mendampingi peninjauan ke sejumlah titik strategis. Di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Mamuju, Pelabuhan Mamuju, Pelabuhan Belang-Belang, hingga ruas jalan dan jembatan penting seperti Jembatan Karema, Jalan Soekarno Hatta, ruas Toabo–Salukayu–Sampaga, serta Lingkar Papalang.
Dalam sektor logistik, Tim Bappenas menyoroti pentingnya integrasi antarmoda transportasi. Konektivitas antara pelabuhan dan akses darat dinilai masih perlu diperkuat agar mobilitas penumpang maupun distribusi barang berjalan lebih efisien.
“Integrasi antar moda transportasi harus dirancang menyeluruh, mulai dari pelabuhan hingga akses darat. Jangan sampai ada keterputusan layanan yang justru menyulitkan masyarakat,” ujar Puji, perwakilan Tim Bappenas.
Ia menegaskan, monev ini tidak hanya berfokus pada capaian fisik proyek, tetapi juga memastikan program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program DAK dan Inpres Jalan Daerah tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Dari sisi pelabuhan, UPP Pelabuhan Mamuju menyampaikan masih menunggu hasil review Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar pengembangan ke depan. Pemerintah Provinsi Sulbar sendiri telah mengusulkan peninjauan RIP di sejumlah titik strategis, termasuk Mamuju, Palipi, dan Tanjung Silopo.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur jalan, tim turut meninjau progres pembangunan Jembatan Karema yang telah mencapai realisasi fisik 67 persen, melampaui target rencana sebesar 29,32 persen. Jembatan ini ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan dinilai sangat vital sebagai penghubung utama di pusat Kota Mamuju.
Peninjauan juga difokuskan pada dampak pembangunan terhadap akses ke sentra produksi pangan, layanan dasar, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam hal ini, Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan readiness criteria sebagai syarat pengusulan program pembangunan ke depan.
“Koordinasi ini penting agar setiap usulan benar-benar siap dan memiliki dampak besar bagi pembangunan daerah,” jelas Arjanto.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada output fisik semata, melainkan harus menghasilkan outcome nyata seperti peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, serta pertumbuhan ekonomi wilayah.
Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam perencanaan, Bapperida Sulbar memegang fungsi strategis dalam menyinergikan program pusat dan daerah, termasuk memastikan setiap usulan kegiatan berbasis kebutuhan prioritas dan kesiapan teknis.
Bapperida pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
