Sengkang — Permintaan desakan terhadap Pemkab Wajo untuk segera menyerahkan hasil realisasi pertanggung jawaban (LPJ) terhadap penggunaan anggaran penaganan covid19 yang digelontorkan melalui anggaran apbd Wajo yang dinilai sekitar rp 38 milliar terus mengalir baik itu dari pihak anggota DPRD Wajo dan Lembaga Pemantau Kebijaka Publik (BPKP) Kabupaten Wajo.
Iklan Bersponsor Google
Ketua BPKP Wajo, Andi Sumitro megungkapkan hal tersebut kepada awak media yang ditemui disalah satu warkop di kota Sengkang,Wajo. Ia mendesak dan meminta agar pihak Pemkab Wajo segera menyerahkan hasil laporan realisasi pennggunaan anggaran terhadap penanganan covid19 ini secara detail dan terinci ke pihak Dewan.
Hal ini dianggapnya perlu agar penggunaan uang negara yang digunakan tersebut betul betul transparan dan terbuka dan tidak menimbulkan spekulasi lain lain.
Kami minta Pemkab segera serahkan itu dan termasuk juga adanya beberapa bantuan baik dari Provinsi, Pusat dan kalangan pengusaha yang ikut andil memberikan bantuan untuk penanganan covid19 di Wajo ini.
“Pemkab Wajo harus terbuka dan transparan dan menyerahkan hasil realisasi tersebymut secara detail dan terinci sebagai bentuk pertanggung jawaban pengunaan anggaran melaui penggunaan masing masing OPD Pemkab Wajo”. Tegasnya
Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota DPRD Wajo antaranya dari anggota komisi lV DPRD dan juga dari Komisi l DPRD Wajo.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, hingga saat ini masih terus menunggu pertanggung jawaban secara rinci dan detail atas realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Wajo. Anggaran penanganan Covid-19 di Wajo mencapai Rp38 miliar lebih ditambah bantuan dari Provinsi, pusat dan juga kalangan pengusaha.
Anggota Komisi IV DPRD Wajo Haji Anwar meminta Pemkab Wajo merincikan secara detail penggunaan anggaran. Komisi IV adalah mitra kerja Dinas Kesehatan dan RSUD Lamaddukelleng Wajo.
“Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut semuanya belum ada yang secara terinci dan detail diserahkan kepada kami. Semuanya masih gambaran secara umum dari OPD,” ungkap politisi Nasdem ini.
Senada juga diungkapkan dari pihak Komisi l DPRD Wajo, Ketua Komisi l DPRD, Haji Ambo Mappasesu mengatakan kalau hingga saat ini hal tersebut juga belum ada ke Komisinya terkait realisasi secara detail dan terinci khususnya yang berkaitan dengan mitra kerjanya. Ucapnya
Seperti salah satunya yakni Diskominfo Kabupaten Wajo, dimana opd tersebut mendapatkan porsi anggaran sekitar 500 juta untuk penanganan covid19 yang dianggarkan pemkab wajo.
“Saat ini Diskominfo yang anggaran covid19 sekitar rp 500 juta itu belum ada diserahkan ke kami dan ini kami sudah tagih dan minta agar segera mungkin diserahkan”.tambah Haji Sessu sapaan akrabnya
Secara terpisah jubir penanganan covid19 Kabupaten Wajo, Supardi yang juga merupakan Kabid Diskominfo yang dihubungi terpisah mengaku kalau laporan atau realisasi untuk penggunaan anggran covid19 melalui Diskominfo tersebut, sebenarnya dari dulu sudah kami serahkan ke opd dalam hal ini pihak Bappeda Kab Wajo.
“Itu sudah kami serahkan semuanya, tapi mungkin bagian Bappeda belum serahkan ke DPRD untuk dibahas bersama untuk realisasi penggunaan anggranya. Katanya ringkas melalui telelon selulernya saat dihubungi awak media ini,”Tutupnya.
Anggaran penanganan Covid-19 di Wajo senilai Rp38 miliar. Itu kucur dalam dua tahap. Tahap pertama Rp23 miliar dan tahap kedua Rp15 miliar.
Laporan: Andi Erwin
Iklan Google AdSense
