Mamuju – Melanjutkan tahapan asistensi RKA SKPD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi RKA SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Fokus utama verifikasi kali ini adalah memastikan efisiensi pada item belanja barang dan belanja modal.
Iklan Bersponsor Google
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, dalam mewujudkan visi Sulbar Maju dan Sejahtera, melalui misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Proses verifikasi berlangsung di dua ruang rapat Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (28/8/2025). Tim TAPD terbagi dua kelompok. Di ruang rapat lantai II, tim dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, didampingi Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Gaffar, serta staf lainnya Elvy Suhartaty.
Sementara itu, tim lainnya melaksanakan asistensi RKA SKPD di ruang rapat lantai I yang dipimpin oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, bersama Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, serta staf pendukung lainnya.
Dalam asistensi ini, TAPD menegaskan pentingnya konsistensi penerapan efisiensi terutama pada belanja barang dan modal. Hal tersebut menjadi perhatian serius agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi RKA SKPD.
“Efisiensi ini betul-betul harus tercermin dalam dokumen RKA SKPD. Jangan sampai ada item yang keluar dari koridor kebijakan efisiensi yang sudah ditetapkan,” tegas salah satu pimpinan tim asistensi.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses verifikasi RKA SKPD ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mengawal penganggaran daerah.
“Kami ingin memastikan APBD 2026 benar-benar akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Fokus pada efisiensi belanja barang dan modal menjadi langkah penting agar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (Rls)
Iklan Google AdSense
