POLMAN – Untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, melakukan inspeksi langsung terhadap kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah. Kegiatan yang digelar di area Kantor Daerah ini menjadi langkah tegas Bupati dalam menegakkan disiplin dan kesadaran pengelolaan aset negara.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pj. Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, serta para Camat. Fokus utama pengecekan meliputi kondisi fisik kendaraan, administrasi, serta pemeliharaan rutin. Hasilnya? Tidak sedikit kendaraan dinas ditemukan dalam kondisi tidak terawat dan bahkan banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.
“Saya melihat masih banyak kendaraan yang belum dirawat dengan baik. Bahkan, STNK yang belum dibayar pajaknya juga cukup banyak. Ini jadi temuan rutin BPK tiap tahun dan menjadi perhatian serius,” tegas Bupati Samsul Mahmud. Ia menambahkan, pengelolaan aset harus menjadi tanggung jawab bersama demi kelancaran tugas pemerintahan.
Inspeksi ini bukan hanya soal kelengkapan administrasi, tetapi juga menyingkap ketidaksesuaian distribusi kendaraan. Bupati menyoroti adanya mobil lapangan yang justru menggunakan tipe kendaraan keluarga seperti Avanza, serta ditemukannya mobil dinas yang sudah sangat tua. Ia pun menyampaikan rencana untuk menata ulang penggunaan kendaraan dinas agar lebih sesuai fungsi.
Kepala Bidang Aset, Nurfadila Sayadi, S.IP, juga mengungkap bahwa mayoritas kendaraan camat menunggak pajak. Dari 14 kendaraan yang diperiksa, hanya dua yang membayar pajak. “Tertundanya pembayaran pajak ini banyak dipengaruhi oleh mekanisme anggaran yang belum rampung. Namun, tetap akan kami rekap dan laporkan kepada Bupati,” ujarnya.
Bupati berharap pengecekan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Penataan ulang dan pemeliharaan berkala akan menjadi agenda penting ke depan demi memastikan seluruh kendaraan dinas layak, legal, dan mendukung operasional pemerintahan secara optimal.
Penulis : Aco Mappinawang
