MAMUJU — Wacana pembentukan Kementerian Kepolisian kembali menuai penolakan. Ketua Dewan Kehormatan sekaligus Penasehat Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS), A. Rudi Fathir, secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi dan sistem ketatanegaraan saat ini.
Menurut A. Rudi Fathir, gagasan membentuk kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berpotensi melemahkan efektivitas, independensi, serta respons cepat Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri sudah tepat berada di bawah Presiden. Tidak perlu dibentuk kementerian kepolisian karena justru akan menambah birokrasi dan memperpanjang rantai komando,” tegas Rudi Fathir, Senin (tanggal menyesuaikan).
Ia menilai, dalam kondisi dinamika sosial, politik, dan keamanan yang terus berkembang, Polri membutuhkan garis komando yang tegas, singkat, dan langsung, bukan struktur baru yang berisiko menghambat pengambilan keputusan strategis di lapangan.
Lebih jauh, Rudi Fathir menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, keberadaannya langsung di bawah Presiden dinilai sebagai bentuk kontrol sipil yang kuat sekaligus akuntabel, tanpa harus menambah institusi baru.
“Kalau tujuannya untuk pengawasan dan pembenahan institusi, itu bisa dilakukan lewat mekanisme yang sudah ada, bukan dengan membentuk kementerian baru,” ujarnya.
Sebagai insan pers, Rudi Fathir juga mengingatkan agar setiap wacana besar terkait lembaga negara dikaji secara matang dan tidak dilandasi kepentingan politik jangka pendek. Ia menilai, stabilitas keamanan nasional adalah fondasi utama bagi pembangunan, demokrasi, dan kebebasan pers.
Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, kata dia, mendukung Polri yang profesional, presisi, dan tetap independen, serta menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi memunculkan konflik kewenangan atau tumpang tindih struktur.
“Yang dibutuhkan Polri hari ini adalah penguatan profesionalisme dan integritas, bukan perubahan struktur yang belum tentu efektif,” tutupnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sikap tegas kalangan jurnalis di Sulawesi Barat agar Polri tetap fokus menjalankan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
