Pare Pare, Rakyatta.co – Indikasi permainan dan pengaturan sejumlah paket terkait pengadaan dan lelang sejumlah paket proyek lingkup kota Pare Pare dan Wajo serta sejumlah daerah lainya di Sulsel, kini mulai mencuat dugaan dan indikasi dikendalikan oleh salah satu kerabat pejabat teras di Pare Pare dan sejumlah kerja sama dengan pihak rekanan kontraktor.
Iklan Bersponsor Google
Beberapa sumber yang sempat dikonfirmasi dan klarifiakasi terkait hal tersebut diatas mengungkapkan kalau terkait soal hal sejumlah paket pekerjaan proyek di Pare Pare itu ada yang mengatur dan kendalikan untuk kerja sama sejumlah rekanan kontraktor untuk diarahkan sebagai pemenang atau pelaksana dalam suatu pekerjaan.
“Di Pare itu pak bukan rahasia lagi dan bahkan sudah jadi konsumsi publik dibicarakan diberbagai kalangan, kalau sejumlah paket pekerjaan proyek ini diduga dan diindikasi kuat dikendalikan oleh oknum kerabat pejabat teras di Pare Pare”.Ucapnya ke awak media dan enggang disebut namanya dengan alasan keamanan.
Sebelumnya juga hal yang tak jauh berbeda dan serupa diungkapkan oleh mantan oknum anggota DPR RI, Akbar Faisal politisi dari Nasdem yang pernah menyebut dan mengatakan adanya beberapa nama nama sebagai pengatur dan cukong proyek untuk setiap Kabupaten di wilayah Sulsel.
Seperti yang dinyataka pernyataan Akbar Faisal kalau tentu saja proyek-proyek infrastruktur APBD yang menjadi penjaminan kesepakatan jahat mereka.
Pengkhianatan terhadap rakyat dimulai bahkan mungkin sejak lama.
NA tak sendiri. Hampir semua Pilkada di Sulsel melibatkan cukong dengan APBD sebagai lembaran akhir kesepakatan.
Pada beberapa daerah, satu cukong awalnya hanya kontraktor kecil-kecilan.Namun lalu menggurita setelah bupati atau walikota dukungannya menang Pilkada.
Mereka bahkan terang-terangan mencampuri pemerintahan hingga ke urusan promosi dan mutasi pejabat ASN.
Seperti contoh dibeberapa Kabupaten wilayah Sulsel antaranya, Di Kabupaten Wajo ada nama inisial HM, HH, AL, di Pangkep, cukong memenangkan anaknya yang masih bau kencur menjadi bupati mengalahkan kandidat jagoan bupati yang adalah kakak kandungnya sendiri.
Pangkep terparah mengidap penyakit politik dinasti. Kisah serupa juga terjadi di berbagai di kabupaten lainnya.
Riset Nagara Institute, lembaga kajian politik yang saya pimpin, menemukan Sulsel di urutan pertama daerah yang terpapar hebat dinasti politik baik pada dua Pilkada Serentak terakhir maupun pada Pileg 2019 lalu.
OTT KPK terhadap NA yang dikenal bersih dan berprestasi meruntuhkan seluruh bangunan kekaguman banyak orang yang mengelu-elukannya. Juga saya.
NA yang awalnya mampu meyakinkan semua orang bahwa dialah orang yang tepat untuk Sulsel ternyata terbelit masalah yang sama Korupsi.
Lalu bagaimana dengan anak buahnya (baca: kepala daerah) yang tak kurang brengseknya? Cerita kolusi, korupsi dan nepotisme nir-prestasi mereka pertontonkan secara terbuka kepada warganya tanpa rasa malu walau digunjing setiap hari.
Mungkin mereka pikir toh rakyat juga gampang lupa dan mudah untuk dibuat kagum.Sejak tahun pertama memerintah Sulsel, NA membuat beleid berjudul ‘Bantuan Keuangan dan Hibah’.
Demikian nomenklaturnya dalam APBD Sulsel.
Sebuah program bantuan keuangan bagi kabupaten yang kesulitan pembiayaan untuk infrastruktur pembukaan akses daerah terisolir serta dukungan bagi kepariwisataan. Nilainya lumayan. Rp 500 miliar lebih setiap tahun.
Keterbatasan kemampuan mencari sumber pembiayaan selain dari pemerintah pusat (APBN) membuat banyak bupati selalu kesulitan membangun daerahnya.
Problem utamanya tetap sama yakni gagap mencari sumber keuangan baru.
Coba cek pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten di Sulsel yang angkanya selalu saban tahun. Kebaikan hati Gubernur NA menyediakan dana yang sebenarnya juga diambil dari guyuran pemerintah pusat melalui APBD Provinsi ini menyelamatkan wajah bupati yang penuh janji kampanye.
Caranya, bupati-bupati harus mengajukan proposal untuk mendapatkan fasilitas bantuan keuangan ala NA tadi. Hampir semua kabupaten memanfaatkan kesempatan ini.
Luwu Utara, misalnya, mendapat paket bantuan untuk pekerjaan jalan Patila-Munte yang tendernya dimenangkan PT Gangking milik kontraktor berinisial R yang berjaya disini.
Poros Patila-Munte dibagi dua. Ruas Rampoang – Karondang senilai Rp 21 miliar lebih.
Lalu, ruas Karundeng-Munte berbiaya Rp 19 miliar.
Komunitas kontraktor lokal juga pasti mengetahui sepak terjang PT Hospindo Internusa, PT Makassar Indah dan PT Aiwondoni Permai.
Kabupaten Wajo juga kecipratan banyak.Total, daerah sutra ini mendapat gelontoran Rp 103 miliar.Rinciannya, Rp 73 miliar pada 2019 dan Rp 30 miliar pada tahun 2020.
Kisah yang sama terjadi di Soppeng. Rp 54 Miliar digelontorkan pemprov untuk pembangunan jalan poros Barru-Kawasan Wisata Lejja.
Lejja, sebuah kawasan wisata air panas masuk dalam rencana besar pengembangan Soppeng untuk perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai bagian dari kerjasama daerah kembar dengan Distrik Ehime, Jepang.
Parepare juga menikmati kebaikan hati gubernur berupa bantuan sebesar Rp 72 miliar pada tahun anggaran 2019 untuk penyelesaian tower pertama RS Ainun Habibie.
Tahun berikutnya Walikota Parepare kembali meminta tambahan anggaran Rp 36 miliar namun ditolak gubernur.
Jeneponto dan Pangkep menikmati bantuan serupa. Jalan tembus Pangkep-Bone yang bisa menghemat perjalanan antar kedua wilayah hingga 45 menit berasal dari paket bantuan ini.
Kabarnya, pembangunan rest area di Jeneponto juga bagian dari paket bantuan keuangan NA tadi.
“Hampir semua kabupaten memanfaatkan fasilitas ini,” kata satu sumber.Beberapa analisis menyebut fasilitas bantuan ini adalah ‘bayar utang’ NA kepada bupati-bupati/walikota pendukungnya.
Cukong proyek yang bersembunyi di balik jubah gubernur bernama bantuan keuangan atau dari berbagai proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi.
Ini sumber masalahnya. Gaya over-acting TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) menyempurnakan kerusakan yang ditimbulkannya.
Diam-diam KPK mengendus praktek korup ini. Dan sumber petaka itu bernama proyek pembangunan jalan Palampang-Munte-Botolempangan yang menghubungkan Sinjai-Bulukumba.Nilainya hanya Rp 37 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
Beberapa nama, kabarnya, segera menyusul. Bupati Bulukumba Andi Sukri Sappewali telah dipanggil KPK sebagai saksi.
Seharusnya mantan bupati Bulukumba ini ditangkap Kejati Sulsel saat masih menjabat pada kasus korupsi pembangunan irigasi PUPR sebesar Rp 39 miliar.
Saya sendiri yang meminta Jaksa Agung saat itu, Prasetio, memberi atensi khusus pada kasus ini dalam sebuah rapat kerja di Komisi III.
Bukti-bukti yang ada dan pengakuan para pihak khususnya Andi Ichwan lebih dari cukup untuk itu.
Beberapa orang berusaha melobi saya agar tidak melanjutkan kasus ini. Andi Sukri panik. Eeeh… malah Andi Ichwan yang ditetapkan tersangka lebih dahulu. Padahal PNS Dinas Pendidikan inilah yang membongkar kasusnya.
Kita tunggu apakah Andi Sukri Sappewali juga akan lolos dari KPK pada tautan kasus NA ini. Tanda tangan Andi Sukri dan pada beberapa dokumen yang telah disita KPK pasti membuatnya gelisah hari-hari ini.
Sikap keras saya saat masih menjadi anggota DPR pada beberapa kasus korupsi di Sulsel –terkhusus pada korupsi Andi Sukri Sappewali– ini membuat beberapa bupati di dapil saya gelisah dan membangun benteng pertahanan yang lalu bersepakat agar sedapat mungkin saya tak boleh lolos lagi ke Senayan.
Berhasil. Seorang kawan menunjukkan sebuah percakapan chat WA pada sebuah grup berisi kesepakatan para bupati tersebut. Dan pesta dengan para cukong semakin menjadi-jadi. Sang pengganggu kesenangan mereka, Akbar Faizal, tak lagi ada di Senayan.
Bisa dihitung jari para pemain besar proyek-proyek infrastruktur yang menguasai pekerjaan berbiaya APBD sejak beberapa tahun lalu. APBD Sulsel memang terus meningkat dari Rp 10 triliun lebih pada 2019, Rp 11 triliun lebih pada 2020 dan menjadi Rp 11,8 triliun pada 2021 ini.
Meski tak ada pembagian wilayah secara baku namun para cukong proyek tahu sama tahu wilayah operasi masing-masing.
Proyek (di wilayah) selatan-selatan (Bulukumba, Sinjai, Bantaeng), misalnya, dikuasai oleh Anggu alias Agung Sucipto bersama beberapa koleganya yang memiliki peralatan untuk pekerjaan infrastruktur.
Wilayah Bosowa dikuasai oleh HH dan jaringannya. Wilayah Makassar dan sekitarnya yakni Maros, Gowa, Takalar hingga Pangkep menjadi area cukong berinisial HS, HC dan T.
Proyek-proyek infrastruktur di daerah Ajatappareng (Sidrap, Pinrang, Enrekang plus Barru) menjadi milik FT dan P.
Di Toraja dan Luwu Raya muncul nama JT dan R serta sebuah kelompok usaha berinisial PG.
Pekerjaan di Balai Besar PSDA Pompengen dan Jeneberang yang masuk area proyek PUPR juga mereka mainkan meski harus men-drive sendiri dari Jakarta (kementerian teknis dan Banggar DPR).Tapi berat untuk bermain disini kecuali menjadi subkon BUMN karya.
Terkait hal tersebut soal di Pare Pare, Walikota Pare Pare HM Taufan Pawe yang dikonfirmasi dan dimintai tanggapan klarifikasi seputar hal tersebut hingga saat ini belum memberikan jawaban sama sekali dan begitu juga denga pesan wa yang dikirimkan juga belum mendapat respon jawaban sama sekali hingga saat ini.
Salah satu kerabat HM Taufan Pawe, Dr Akhmad Edwin yang dicoba konfirmasi terkait hal tersebut mengataka kalau soal proyek atau apa, apalagi soal pengaturan dirinya tidak tahu menahu sama sekali dan tidak ad campur tangan sama sekali.Ucap Akhmad Edwin yang merupakan kerabat TF yang juga salah satu dokter umum di puskesmas Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
Sedangkan salah satu nama yang disebut sebut sebagai pemain di Pare yang juga kerabat dekat dan info merupakan menantu dari TF, Zulham Arief hingg saat ini juga belum berhasil untuk dimintai tanggapan atau klarifikasi seputar hal soal dugaan indikasi sejumlah pengaturan dan sebagai pengendali proyek di Pare Pare hingga saat ini belum berhasil baik untuk ditemui ataupun melalui sambungan selulernya juga berhasil mendapatkan sama sekali.
Terpisah Amran Mahmud Bupati Wajo sebelumnya pernah mengatakan kalau soal proyek dirinya tidak pernah mau ikut campuri dan semua itu berjalan fair sesuai aturan dan memberikan kewenangan kepada OPD yang membidangi hal tersebut soal proyek dalam hal ini dinas PU Wajo dan tidak ada istilah permainan permainan atau pengaturan semua berjalan normal sesuai aturan dan prosedur.Katanya
Seperi diketahui dan disebut sebut beberapa kalangan di kota Pare Pare kalau oknum Zulham Arief yang juga menantu pak Walikota Pare pak TF yang diduga kuat dan diindikasi yang bermain dan mengatur sejumlah paket pekerjaan proyek untuk beberapa rekanan untuk pelaksana pekerja proyek.
Iklan Google AdSense
