MAMUJU TENGAH – Koordinator Umum Relawan Maju Bersama, Imam Fadli Haruna, menanggapi beredarnya informasi di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah dapat menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara langsung. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat keliru dan bisa menyesatkan publik.
Iklan Bersponsor Google
Imam Fadli menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam pasar TBS kelapa sawit, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga secara langsung. Harga TBS, jelasnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama mekanisme pasar global yang melibatkan permintaan dan penawaran, serta fluktuasi harga minyak sawit dunia.
“Pemerintah bisa menetapkan harga acuan atau referensi untuk menjaga kestabilan pasar, namun harga TBS sendiri sangat bergantung pada dinamika pasar global. Pemerintah tidak bisa secara langsung menentukan harga,” ujar Imam Fadli. Senin 18 November 2024.
Pernyataan ini dilontarkan Imam Fadli di tengah maraknya informasi yang beredar di kalangan masyarakat, yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan harga TBS semaunya. Menurutnya, informasi semacam itu tidak hanya salah, tetapi juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis, yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu stabilitas pasar.
Lebih lanjut, Imam Fadli mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah tidak bisa menentukan harga TBS, peran pemerintah sebagai pengatur tetap sangat penting. Intervensi pemerintah, kata dia, diperlukan untuk memastikan agar pasar tetap berfungsi dengan baik dan agar petani kecil tidak dirugikan oleh fluktuasi harga yang tidak menentu.
“Pemerintah harus hadir untuk menjaga keseimbangan pasar, mencegah ketidakadilan, dan memastikan bahwa kebijakan yang ada menguntungkan semua pihak, terutama petani kecil yang sangat rentan terhadap ketidakpastian harga,” ujar Imam Fadli.
Selain itu, Imam Fadli juga berharap agar sektor kelapa sawit dapat berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Ia menegaskan bahwa peran pemerintah dalam memberikan kebijakan yang berpihak kepada petani kecil dan menjaga stabilitas pasar akan menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan sektor ini di masa depan.
Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan, Imam Fadli juga menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak terkait isu harga TBS, dan menyambut baik setiap masukan yang dapat membantu memajukan sektor kelapa sawit secara berkelanjutan dan adil.
“Masalah harga TBS adalah masalah yang kompleks dan perlu dibahas bersama-sama. Saya siap berdiskusi dengan siapa pun untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkas Imam Fadli.
Dengan pernyataan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami dinamika pasar TBS kelapa sawit dan tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan terkait penetapan harga oleh pemerintah.
Iklan Google AdSense
