Ditjen HAM Berikan Konsultasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

- Jurnalis

Kamis, 8 Agustus 2024 - 07:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POLMAN – Dalam rangka penilaian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar mengikuti kegiatan konsultasi mengenai pemenuhan data dukung P2HAM.

Kegiatan dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis, 8 Agustus 2024, diikuti Kanwil serta Satker Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.

Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA, dengan menghadirkan pemateri dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai instansi pembina Pelayanan Publik Berbasis HAM di Indonesia.

Lia Mariani, Penyuluh Hukum Muda Ditjen HAM mengatakan bahwa proses pengunggahan data dukung penilaian P2HAM masih akan dibuka hingga akhir September, jadi masih ada waktu untuk UPT memenuhi data dukung yang belum lengkap.

Sementara Penyuluh Hukum Muda Ditjen HAM yang lain, Firman Budiarto dalam paparannya menyampaikan bahwa UPT yang sudah melakukan pengunggahan data dukung agar dapat memastikan keberfungsian sarana dan prasarana yang telah disiapkan, lalu petugas pelayanan HAM juga sudah tersertifikasi.

“Bagi UPT yang data dukungnya dianggap masih kurang dapat memperbaiki foto yang telah diunggah dengan memperhatikan berfungsinya sarana dan prasarana yang tersedia, perhatikan sudut pengambilan foto agar tim verifikator mendapat gambaran yang lebih baik,” jelas Firman.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, UPT yang merasa kesulitan dalam pemenuhan data dukung dipersilakan untuk berkonsultasi agar didapat Solusi yang terbaik.

Kanim Polewali Mandar sebagai salah satu peserta Penilaian P2HAM Direktorat Jenderal HAM sudah melengkapi seluruh data dukung yang diminta, dan saat ini sedang menunggu hasil evaluasi hasil pemenuhan data dukung tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Adithia P. Barus menyatakan Kanim Polman siap berpartisipasi kembali dalam Penilaian P2HAM Tahun 2024.

“Imigrasi Polewali Mandar pada Tahun 2023 sudah mendapat predikat pelayanan publik ramah HAM, begitu juga di Tahun 2022. Oleh karena itu, kami bertekad untuk bisa mempertahankan predikat tersebut di tahun 2024 ini,” ucap Adithia.

Berita Terkait

Senter KIM di Pasangkayu, Suraidah: Akses Internet Adalah Soal Keadilan Pembangunan
2 Rumah Warga di Wonomulyo Terbakar, Damkar Kodim 1402/Polman Turun Tangan
Kebun Sawit Luyo Terbakar, Polisi dan Damkar Padamkan Api 11 Hektare
BWI Sulbar Dikukuhkan, Suhardi Duka Dorong Wakaf Produktif untuk Tekan Kemiskinan
DKP Sulbar dan Elnusa Perkuat Sinergi, Survey Seismik 3D Kandawulo Berjalan Lancar
Sulbar Siapkan Katalog Versi 6, Sekda Tekankan Kompetensi Pengadaan
Katalog Versi 6, Pemprov Sulbar Perkuat Kompetensi Pengadaan
Rawana Mandar Menggema di TMII, Sulbar Angkat Tradisi Metindor ke Panggung Nusantara
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 20:02 WIB

Senter KIM di Pasangkayu, Suraidah: Akses Internet Adalah Soal Keadilan Pembangunan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 18:44 WIB

2 Rumah Warga di Wonomulyo Terbakar, Damkar Kodim 1402/Polman Turun Tangan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 18:35 WIB

Kebun Sawit Luyo Terbakar, Polisi dan Damkar Padamkan Api 11 Hektare

Rabu, 19 Agustus 2026 - 14:21 WIB

BWI Sulbar Dikukuhkan, Suhardi Duka Dorong Wakaf Produktif untuk Tekan Kemiskinan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:36 WIB

DKP Sulbar dan Elnusa Perkuat Sinergi, Survey Seismik 3D Kandawulo Berjalan Lancar

Berita Terbaru