MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat (DKP Sulbar) terus memacu langkah strategis dalam pengelolaan kawasan pesisir dan kepulauan. Senin (4/5/2026), rapat intensif digelar di Aula Kantor DKP Sulbar guna membahas draft proposal pembangunan fasilitas pengelolaan kawasan pesisir yang dipusatkan di Kepulauan Balabalakang.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui program PANCA DAYA, khususnya penguatan infrastruktur berbasis lingkungan.
Rapat teknis dipimpin Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, dan dihadiri jajaran internal, mulai dari bidang pengelolaan kelautan dan pesisir hingga perikanan tangkap.
Safaruddin menegaskan, pembangunan di Balabalakang difokuskan pada fasilitas vital seperti cold storage (gudang pendingin) dan dermaga kapal perikanan. Infrastruktur ini dinilai krusial dalam menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan nilai jual produk nelayan.
“Pembangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi investasi masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Balabalakang kita dorong menjadi pusat pertumbuhan perikanan baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, DKP Sulbar juga merancang pembangunan kantor bersama lintas instansi, termasuk unsur POLAIR dan Lanal Mamuju, guna memperkuat pengawasan keamanan laut serta perlindungan kawasan konservasi.
Secara teknis, Pulau Sabakatang ditetapkan sebagai titik sentral pembangunan, termasuk lokasi kantor UPTD DKP Sulbar. Kawasan ini dinilai strategis karena memiliki kondisi geografis yang mendukung pembangunan dermaga dan aktivitas perikanan.
Selain infrastruktur utama, proposal juga mencakup penanganan abrasi pantai, pemanfaatan energi terbarukan melalui tenaga surya, serta pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai alternatif budidaya laut masyarakat.
Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Balabalakang, Muhammadong, menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai pembangunan terintegrasi ini akan memperkuat pengawasan kawasan konservasi tanpa mengabaikan aspek ekonomi.
“Dengan fasilitas memadai dan koordinasi lintas instansi, pengelolaan taman perairan akan jauh lebih efektif,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DKP Sulbar tengah merampungkan proposal untuk diajukan ke DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui direktorat jenderal terkait.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan terluar Sulawesi Barat tersebut.
Dengan perencanaan matang dan terintegrasi, Balabalakang diproyeksikan menjadi model pembangunan pesisir yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi nelayan dengan pelestarian lingkungan laut secara berkelanjutan.
