Mamuju – DPRD Kabupaten Mamuju, audiens dengan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra terkait dana stimulan gempa tahap pertama di Kabupaten Mamuju di ruang aspirasi gedung DPRD Mamuju, Kamis (31/8/23).
BPBD Mamuju dan tiga perwakilan bank penyalur bantuan gempa turut hadir dalam rapat tersebut.
Ketua DPRD Mamuju Azwar Ashari Habsi mengatakan, kedatangan HMI Manakarra mempertanyakan proses penyaluran dana bantuan gempa tahap satu yang dianggap tidak sesuai petunjuk teknis.
“Tadi tuntutan HMI itu ada data yang mereka temukan, adanya nama warga sudah masuk sebagai penerima bantuan pada tahap pertama, namun tidak ada bantuan diterima,” kata Azwar.
Namun kata dia, pada rapat tadi pihak BPBD Mamuju membantah tuduhan itu. Menurut BPBD data yang diterima HMI itu merupakan data awal saat proses penyaluran berlangsung alias belum final.
“Data penerima yang dimaksud HMI itu belum dievaluasi berdasarkan petunjuk teknis BPBD, seperti syarat-syarat mesti dipenuhi si penerima bantuan,” bebernya.
Lanjut Azwar menuturkan, berdasarkan data penyaluran bantuan dana gempa tahap pertama dari BPBD Mamuju sebanyak 9.321 penerima dari tahun 2022-2023 di semua kategori rusak ringan, sedang, dan berat.
Akan tetapi dari hasil rapat itu DPRD Mamuju telah membuat kesepakatan antara HMI Manakarra dan BPBD Mamuju untuk menindaklajuti proses penyaluran bantuan dana stimulan gempa yang dianggap menyimpang.
Adapun hasil rapat tadi ada tiga poin yang diatur dan disepakati oleh kedua bela pihak sebagai berikut:
- Membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklajuti hasil rapat secara kongkrit terkait data penyaluran bantuan dana stimulan gempa.
- Merumuskan rekomendasi poin-poin tuntutan dari HMI Manakarra untuk ditelusuri lebih dalam termasuk ada beberapa yang belum menerima bantuan.
- Kembali melakukan rapat ulang untuk kembali membahas proses penyaluran data bantuan gempa. (adv)
