POLMAN – Menindaklanjuti permasalahan pengerukan sungai di Kecamatan Matakali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Polman, Senin (10/02/2025). Rapat ini bertujuan untuk membahas kelanjutan normalisasi sungai Matakali yang telah menjadi perhatian masyarakat setempat.
RDP yang dihadiri oleh sejumlah warga Matakali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V, membahas progres pengerjaan dan penganggaran terkait normalisasi sungai yang selama ini menjadi masalah utama bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan pengerjaan sungai Matakali, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 785 juta. Ia menambahkan, bahwa hal ini menjadi tugas penting bagi Komisi III DPRD Polman serta tim anggaran untuk mengawal penyediaan anggaran agar pengerjaan dapat dilanjutkan.
“Ini menjadi PR bagi kami, khususnya Komisi III dan teman-teman yang ada di banggar, serta masyarakat Matakali, untuk memastikan anggaran ini bisa disiapkan dan pengerjaan sungai ini bisa dilanjutkan,” ujar Amiruddin usai RDP.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD Polman akan segera membahas masalah anggaran tersebut setelah pelantikan Bupati terpilih pada 20 Februari mendatang. Ia berharap, meskipun ada kemungkinan Bupati terpilih akan menuju Hambalang, pembahasan tersebut tetap dapat dilaksanakan melalui perintah dari Sekda atau pihak terkait.
Sementara itu, perwakilan dari BWS Sulawesi V, Rangga, mengungkapkan bahwa rencana awal normalisasi sungai Matakali adalah sepanjang 10 kilometer. Namun, akibat pengurangan anggaran sebesar 80 persen, pengerjaan hanya bisa dilakukan sepanjang 1,5 kilometer. Saat ini, pengerjaan telah mencapai 1,2 kilometer, dengan sisa sekitar 300 meter lagi yang perlu diselesaikan. Rangga juga menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pengerjaan tetap dilanjutkan dan operator serta alat-alat pendukung masih berada di lokasi.
“Kita masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait kelanjutan bantuan penganggaran. Kami berharap bisa melanjutkan pekerjaan ini dengan dukungan anggaran dari Pemkab,” terang Rangga.
Di sisi lain, seorang warga Matakali, Zainal Abidin, menyatakan kekecewaannya terkait perubahan mendadak dalam pelaksanaan proyek normalisasi sungai tersebut. Zainal mengaku tidak menyangka bahwa pengerjaan yang awalnya direncanakan sepanjang 10 kilometer hanya dilakukan beberapa kilometer saja.
“Awalnya kita diberitahu bahwa proyek akan dimulai dari muara, tapi tiba-tiba terjadi perubahan. Proyek yang semula direncanakan untuk mengatasi banjir dan masalah sedimentasi di sepanjang sungai justru berfokus pada sekitar jembatan. Kami tidak diberi penjelasan secara jelas,” keluh Zainal.
Zainal juga menambahkan bahwa pengerukan yang dilakukan hanya sebatas beberapa kilometer dan tidak mencapai muara sungai, hal ini justru dianggapnya memperburuk kondisi, dengan banjir yang masih sering terjadi di kawasan tersebut. Ia menganggap pengerjaan ini hanya menambah masalah, dan bukan solusi jangka panjang yang diharapkan masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, warga berharap agar DPRD dan Pemkab Polewali Mandar segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan masalah normalisasi sungai Matakali. Masyarakat menuntut agar pengerjaan dapat dilakukan secara maksimal, dengan anggaran yang cukup, sehingga sungai Matakali dapat berfungsi dengan baik, mengurangi potensi banjir, dan memperbaiki kondisi lingkungan sekitar.
Sebagai tindak lanjut, pihak DPRD Polman berjanji untuk terus memantau dan mengawal proyek ini agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Matakali, dengan harapan agar permasalahan terkait pengerukan sungai segera teratasi.
