MAMUJU — Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Muh Hatta Kainang menyoroti polemik adanya program yang hilang pasca finalisasi RAPBD 2021 sulbar. Dan adanya program yang bertambah nilainya diluar kesepakatan komisi, banggar dan TPAD.
“Kami menilai hal ini tidak boleh dibiarkan menjadi norma karna berkait dengan dokumen negara dan kewenangan institusi,” Kata dia, Jumat 26 Maret 2021.
Dirinya berharap, TPAD dalam hal ini ketua TPAD sulbar sekda provinsi harus menjelaskan secara terang dan terbuka kenapa situasi ini bisa terjadi didalam rapat klarifikasi belum didapatkan kesimpulan apa penyebabnya.
Menurutnya, dalam pasal 6 PP 12 tahun 2019 jelas sekda adalah kordinator pengelolaan keuangan daerah dan dipenjelasan bagian B Permendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah.
“Kami anggap ini tindakan serius dan harus punya kesimpulan dan tentu kami di DPRD sulbar akan bersikap secara kelembagaan ,karna ini sdh menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah ditengah situasi fiskal yang sempit,” Pungkasnya.
